Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Luhut: Pemerintah Bisa Hemat Rp300 Triliun Jika Produksi Alkes Dalam Negeri

Menko Luhut: Pemerintah Bisa Hemat Rp300 Triliun Jika Produksi Alkes Dalam Negeri Luhut Panjaitan. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bawha dengan produksi alat kesehatan (alkes) di dalam negeri, maka pemerintah bisa menghemat dana sebanyak Rp200 triliun hingga Rp300 triliun dalam setahun.

"Alkes dalam bidang kesehatan ini, dana yang kita keluarkan hampir Rp490 triliun setahun jadi kalau ini sekarang kita bisa hemat Rp200-Rp300 triliun setahun, itu sama dengan investasi kita USD 25 miliar per tahun. Jadi bisa bayangkan betapa penghematan pemborosan kita selama ini yang begitu tinggi," kata Menko Luhut dalam konferensi Pers Upaya Peningkatan Penggunaan PDN Bidang Alat Kesehatan, Selasa (15/6).

Luhut menyebut, di Amerika Serikat saja Presiden Joe Biden mengeluarkan Undang-undang bahwa alkes tidak boleh impor dari luar, melainkan harus diproduksi dalam negeri sendiri. Menurutnya, Indonesia pun bisa meniru kebijakan negara paman sam itu.

"Jadi kita Indonesia sendiri harus juga mengarah ke situ, jadi nanti di LKPP juga eloknya sudah mulai memperhatikannya karena Presiden sudah minta juga ada perbaikan mengenai undang-undang kita mengenai Alkes," ujarnya.

Luhut menegaskan gerakan bangga buatan Indonesia ini bisa terus didorong dalam segala bidang termasuk alkes. Agar penyerapan produk alkes dalam negeri meningkat sekaligus menekan pengeluaran impor.

"Kami melihat serapan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri cukup rendah dibandingkan impor khususnya belanja alat kesehatan," ujarnya.

Pemesanan Alkes

Tercatat, hingga Juni 2021, pemesanan alkes dalam negeri Rp2,9 triliun, sedangkan alkes impor 5 kali lebih besar yakni Rp12,5 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong investasi demi meningkatkan kapasitas produksi alkes dalam negeri.

"Pemerintah juga akan lebih ketat memantau belanja rumah sakit, mewajibkan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang jasa dan oleh K/L. Saya berharap ayo kita semua kompak dalam keadaan emergensi sekarang, supaya produk-produk kesehatan, alat-alat kesehatan, obat-obat kita untuk kesehatan bisa kita lakukan dalam negeri," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Lusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur

Lusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur

Pabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.

Baca Selengkapnya
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda

Menko Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda

Luhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dulunya Pengemis dan Suka Mabuk, Pria ini Tobat Kini Bisnis Ikan Cakalang Omsetnya Puluhan Juta Rupiah

Dulunya Pengemis dan Suka Mabuk, Pria ini Tobat Kini Bisnis Ikan Cakalang Omsetnya Puluhan Juta Rupiah

Cerita pria dulunya pengemis dan suka mabuk kini berhasil mengubah hidupnya menjadi pribadi lebih baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!

Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!

Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak

Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak

Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.

Baca Selengkapnya
Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Salurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024

Menko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024

Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.

Baca Selengkapnya