Menko Luhut: Besok, 9 Kabupaten Masuk PPKM Level 1
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, syarat vaksinasi bagi wilayah aglomerasi di Jawa-Bali akan diubah berdasarkan capaian kota atau kabupaten masing-masing. Diketahui, PPKM diperpanjang selama dua minggu hingga 2 November 2021.
“Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level dua dan 9 kabupaten kota di level 1,” katanya dalam Evaluasi PPKM, Senin (18/10).
Terkait detail aturannya, Menko Luhut menyebut hal itu akan tertuang dalam Instruksi Mendagri yang akan segera diterbitkan. Dia mengatakan, sejak evaluasi selama satu bulan terakhir, termasuk penentuan level kabupaten kota, penurunan level di wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi.
“Sebagai contoh, sebagian besar kabupaten kota di wilayah jabodetabek yang seharusnya bisa turun ke level 2 tidak bisa turun level karena cakupan vaksinasi di kabupaten Bogor dan Tangerang belum mencapai target,” katanya.
Hal tersebut, kata Menko Luhut, jadi landasan dalam merubah syarat vaksinasi bagi wilayah aglomerasi sehingga mengacu pada capaian masing-masing kabupaten atau kota tersebut. Artinya tak lagi dihitung secara kolektif atau keseluruhan.
“Berkaca dari kondisi tersebut dan atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kab/kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kab/kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level,” katanya.
Perlu Mencontoh Kota Blitar
Menko Luhut juga mengatakan, setelah melakukan uji coba PPKM Level 1 atau artinya aktivitas mendekati normal di Kota Blitar, ia berharap penerapan tersebut bisa diikuti oleh kota dan kabupaten lainnya.
Dia menyebutkan, uji coba tersebut menunjukkan tren yang positif. “Sejak masuk ke level 1, situasi Covid-19 di Kota Blitar tetap rendah dan terkendali. Terkendalinya kasus didorong oleh tingkat tracing, vaksinasi, dan penggunaan Peduli Lindungi yang terus meningkat meski sudah masuk level 1,” katanya.
DIa menyebut, Pemerintah pusat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Walikota, Dandim, Kapolres, Dinkes, dan seluruh pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Blitar.
“Contoh baik di Kota Blitar perlu menjadi contoh bagi penanganan pandemi Covid-19 di kabupaten kota lainnya dan menjadi pembelajaran bagi penanganan pandemi Covid-19 di kabupaten kota lainnya,” katanya.
Reporter: Arief Rahman
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sempat Disetop, KPU Lanjutkan Rekapitulasi di 57 Kecamatan di Bali
Setelah selesai di tingkat kecamatan, nantikan akan dilanjutkan penghitungan di tingkat kabupaten kota.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaCatat! Jadwal Pencoblosan di Luar Negeri
Tanggal dan kota yang dikategorikan berdasarkan tanggal paling awal hingga mendekati jadwal di Indonesia, 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan
Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN Lantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Adapun kegiatan pelantikan ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan
Baca Selengkapnya