Menko Luhut Akui Masih Banyak Pejabat Enggan Beli Produk Dalam Negeri
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masih banyak pejabat negara yang enggan menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mendukung pelaku UMKM.
"Tapi masih banyak pejabat-pejabat kita yang mengabaikan aturan yang sudah ada, harus menggunakan produk-produk dalam negeri," ungkap Luhut dalam Pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) Sesi I bertema Eksotisme Lombok secara virtual, Jakarta, Rabu (3/3).
Padahal sejak tahun lalu, pemerintah telah meminta para pejabat publik untuk membeli produk buatan dalam negeri. Apalagi produk UMKM sudah banyak yang sudah masuk dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP).
"Sepanjang itu dibuat di dalam negeri dan itu sudah masuk dalam program LKPP)," kata Luhut.
Luhut melanjutkan, Indonesia merupakan negara yang kaya dan hebat. Bahkan belanja barang dan belanja modal mencapai Rp1.200 triliun. "Kita terkadang tidak melihat Indonesia itu sangat kaya, sangat hebat. Kita memiliki belanja barang, belanja modal mungkin lebih dari Rp1.200 triliun," kata dia.
Kata Luhut, bila setengah dari anggaran tersebut digunakan untuk membeli produk dari UMKM, maka akan tercipta jutaan lapangan pekerjaan.
"Kalau angka ini setengahnya saja kita belikan produk-produk dalam negeri, itu sudah membuat jutaan lapangan kerja dan kehebatan kita," kata Luhut.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca SelengkapnyaPrajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaAturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaHendi mengajak para santri untuk memahami peluang usaha yang ada pada aktivitas pengadaan barang / jasa pemerintah.
Baca SelengkapnyaPenumpukan yang terjadi di Pelabuhan disebut-sebut karena calon penumpang belum memiliki tiket.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca Selengkapnya