Menko Indroyono yakin warga Australia tetap berlibur ke Indonesia
Merdeka.com - Eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia terlibat kasus Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, melahirkan kontroversi. Muncul ancaman dari warga Australia memboikot pariwisata Bali, sampai desakan menghentikan bantuan hibah Australia untuk Indonesia.
Pemerintah Indonesia tidak mengambil pusing. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo justru optimis ancaman itu tidak mempengaruhi perekonomian nasional, termasuk pendapatan negara dari sektor pariwisata.
Australia dengan pendapatan per kapita sebesar USD 10.000-20.000, pasti menyiapkan dananya berlibur ke Indonesia. Karena itu dia tetap yakin warga Australia tetap berwisata ke Indonesia.
"Dengan pendapatan tinggi, masyarakat pasti sudah memasukkan komponen berwisata, termasuk ke luar negeri," kata Indroyono di Jakarta, Sabtu (2/5).
Sikap demokratis Australia, menurut Indroyono, tidak membuat rakyatnya cepat terprovokasi ancaman boikot. "Australia itu masyarakatnya demokrasi," ungkapnya.
Seperti diketahui, eksekusi yang dilakukan terhadap duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran pada Rabu (29 /4) dini hari menimbulkan kemarahan publik Australia. Sebagai bentuk protes, mereka ramai-ramai memboikot Indonesia, terutama Bali.
Tagar #BoycottIndonesia dan #BoycottBali pun ramai menghiasi sosial media di Australia sebagai bentuk kecaman mereka terhadap eksekusi mati. Ada yang mengaku membatalkan, ada pula yang enggan mengisi masa liburannya ke Indonesia,
"@jokowi_do2 Jika anda berpikir narkoba dalah masalah, tunggu sampai anda melihat akibat dari KEHILANGAN TURIS #BoycottIndonesia #MaryJaneVeloso," tulis akun Twitter @kowloonsunday.
"Bali baru saja mati di hatiku dan ribuan lainnya. #boycottbali #BoycottIndonesia," sahut @fleeatweet.
"Saya sudah berencana isi liburan ke Indonesia tahun ini tapi saya akan menghabiskan uang saya di negeri sendiri #BoycottIndonesia @jokowi_do2," sahut @SBAdelaide.
Perdana Menteri Tony Abbott mengaku memahami kemarahan warganya atas eksekusi terhadap duo Bali Nine. Meski begitu, dia mengimbau agar amarah tersebut tidak memperburuk situasi.
"Saya sangat memahami kemarahan publik," ujar Abbott.
Warga Australia terkesan tidak sadar dengan perilakunya saat berwisata ke Indonesia, khusunya Bali. Banyak tingkah laku parah yang kerap dilakukan mereka.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun
Jokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi.
Baca SelengkapnyaSaat Jokowi Mendarat di Australia: Dijemput Mobil Listrik dan Didoakan WNI Usai Selfie
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah berada di Melbourne, Australia guna menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN-Australia.
Baca SelengkapnyaPengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan
Visi dan misi partainya untuk membawa Indonesia menjadi negara kuat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaAustralia Dukung Karyawan Tolak Angkat Telepon Bos di Luar Jam Kerja, Perusahaan yang Melanggar Bakal Didenda
Ini akan diatur dalam undang-undang yang diajukan pemerintah federal Australia.
Baca SelengkapnyaWacana Jokowi Bertemu Megawati, Demokrat: Tak Perlu Didorong dan Dipaksa
Berbagai pihak mendorong agar kedua tokoh tersebut segera bertemu
Baca SelengkapnyaUbedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi
Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca SelengkapnyaBudiman Sudjatmiko: IKN Jangan Ditarik ke Politik, Ini Amanat Sejak Presiden Soekarno
Budiman mengingatkan IKN merupakan sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan bangsa.
Baca Selengkapnya