Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menggabungkan (merger) atau menjual anak usaha BUMN karena dianggap terlalu banyak. Seperti diketahui saat ini ada 118 BUMN dan 800 anak perusahaan.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan penjualan atau penggabungan anak usaha BUMN bertujuan memberi peluang swasta kecil bertumbuh.

"Esensinya itu supaya anggaran pemerintah, anggaran untuk membangun infrastruktur macam-macam itu diberikan peluang yang lebih besar kepada swasta," kata Menko Darmin, di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (4/10).

Menko Darmin mengakui banyaknya anak usaha BUMN membuat hampir seluruh sektor bisnis dikuasai perusahaan pelat merah. "Kan semuanya terlalu banyak dikerjakan BUMN, maupun anak cucunya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dalam rapat paripurna di Istana Negara dia memerintahkan agar 800 anak usaha BUMN dimerger atau dijual. Sehingga, tidak ada lagi BUMN yang mengurusi soal katering atau laundry.

"Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger. Atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin catering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blak-blakan seperti itu. Untuk apa gitu," jelasnya.

Presiden Jokowi mengaku memarahi menteri di dalam rapat paripurna di Istana Negara mengenai BUMN yang ada 118 perusahaan. Sementara, anak usaha dan cucu usaha jika digabungkan bisa menjadi 800 perusahaan.

"Silakan tanya menteri yang hadir, kemarin saya marahin tidak. Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800," kata Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga akan meminta masukan di setiap daerah. BUMN apa yang dibutuhkan di daerah tersebut.

"Misalnya, PU, BUMN. Apa karena pengusaha daerah tidak siap, atau dikerjakan oleh anak dan cucu," tandasnya.