Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kebijakan India yang menerapkan tarif bea masuk minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) asal Indonesia hingga 44 persen dan produk turunannya sebesar 54 persen, merupakan salah satu langkah politik perdagangan India.

Mengingat, negara tersebut telah mengalami defisit akibat banyaknya CPO asal Indonesia yang masuk ke negara tersebut.

"Iya itu memang bagian dari politik perdagangan karena akibat dari ekspor kelapa sawit kita banyak ke sana dia defisitnya besar. Jadi mulai cari bagaimana caranya (dengan menaikkan bea masuk)," kata Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (16/7).

Menko Darmin mengatakan, dengan adanya kebijakan bea masuk tersebut, otomatis akan berpengaruh terhadap Indonesia. "Tentu ada pengaruhnya. Iya buat kita ada pengaruhnya harga palm minyak goreng dari palm oil kita mulai naik harganya di sana tentu saja ada pengaruhnya tidak berarti tidak berarti mereka mengambil langkah-langkah seperti di Eropa untuk menghambat secara non tarif itu enggak," jelasnya.

Seperti diketahui, India menaikkan bea masuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari 30 persen menjadi 44 persen dan minyak sawit olahan (refined palm oil) dari 40 persen menjadi 54 persen tidak diberlakukan pada impor minyak nabati lain seperti soybean dan sunflower oil.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan, Togar Sitanggang mengatakan, kenaikan tersebut dinilai tidak adil mengingat berbagai produk nabati lain yang tidak dikenakan kenaikan bea masuk.

"Kita dari bisnis juga minta diturunin karena itu kenaikan terakhir hanya CPO dan turunan yang naik. Sementara soybean dan sunflower itu tidak naik. Ini kan kalau tidak salah kenaikan yang ketiga kali. Pertama dan kedua sama-sama naik, CPO, sunflower dan soybean. Dulu juga begitu, tapi yang ketiga hanya CPO yang naik," ungkapnya ketika ditemui, di Hotel Shangrila, Jakarta.