Merdeka.com - Mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia masih menjadi isu hangat di masyarakat. Anjloknya bisnis maskapai penerbangan dalam negeri hingga harga bahan bakar pesawat, yakni avtur dinilai menjadi penyebab mahalnya harga tiket pesawat.

Pengusaha bahkan menyebut perbedaan harga avtur milik PT Pertamina dipicu oleh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih tinggi dibanding negara lain. Meski demikian, belum dapat dipastikan harga avtur menjadi satu-satunya penyebab mahalnya tiket pesawat.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui PPN avtur Indonesia memang lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Salah satu adalah dengan negara Eropa. Untuk diketahui PPN avtur saat ini sebesar 10 persen.

"PPN kita sama saja untuk avtur atau apapun, PPN itu tergantung mau dibandingkan negara mana. Kalau Eropa ya lebih tinggi dari kita," ujar Menko Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/2).

Menko Darmin mengatakan, pemerintah membuka peluang untuk melakukan penyesuaian PPN jika memang dibutuhkan. Hal ini menurutnya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan sebagai kementerian berwenang.

"(Pertemuan Wapres JK) kita tidak memutuskan sesuatu apalagi mengenai harga avtur, kita lebih banyak masih berdiskusi saja, belum ada keputusan apa-apa. (Terkait penurunan PPN) ya coba dipelajari memang, dikaji oleh Kemenkeu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan mengkaji penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) avtur PT Pertamina. Hal tersebut menyusul adanya keluhan avtur milik Pertamina tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain.

"Saya menyampaikan, Garuda pernah menyampaikan, kalau itu sifatnya playing field, kita bersedia untuk mengompare dengan negara-negara lain," ujar Menteri Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/2).

Menteri Sri Mulyani mengatakan, PPN avtur milik Pertamina selalu dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Jika nantinya ditemukan perbedaan signifikan pihaknya bersedia melakukan perubahan.

"Kita selalu dibandingkan dengan Singapura, KL, kalau memang treatment terhadap PPN, itu adalah sama, ya kita akan lakukan sama hal ini. Kita lihat supaya tidak ada kompetisi yang tidak sehat, antara Indonesia dengan negara lainnya," jelasnya.