Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Darmin: Proyek infrastruktur belum semua selesai, Anda sudah hitung utangnya

Menko Darmin: Proyek infrastruktur belum semua selesai, Anda sudah hitung utangnya Menko Darmin Nasution. ©2017 Merdeka.com/Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pusat hingga September 2017 mencapai Rp 3.886,45 triliun. Angka ini meningkat hingga Rp 40,66 triliun dari Agustus 2017 sebesar Rp 3.825,79 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam merespons soal utang pemerintah. Sebab, meski utang pemerintah bertambah, namun hal itu digunakan untuk sektor produktif.

Dia mengaku, saat ini memang belum terlihat keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan utang pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyak proyek infrastruktur yang belum selesai, sehingga belum terlihat hasilnya.

"Kalau dihitung infrastruktur yang dibangun saja sudah banyak sekali. Memang hitungnya bagaimana itu saja pertanyaannya. Karena infrastruktur belum selesai juga, sebagian sudah, sebagian masih dibangun, sebagian masih diproses, sedangkan Anda sudah menghitung utangnya," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/10).

Dia menilai, pemakaian utang pemerintah saat ini sudah benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah. Sehingga, jika nantinya proyek infrastruktur yang tengah dibangun sudah selesai, maka pemerintah akan mendapatkan keuntungan.

"Kalau meminjam untuk sesuatu yang produktif itu pada dasarnya tidak masalah. Namanya membangun sesuatu, itu jangka panjang. Pemerintah itu kalau yang konsumtif itu masih dalam soal-soal seperti subsidi BBM, itu konsumtif. Kalau ini kan tidak, dipinjam karena kita perlu pembiayaan infrastruktur," imbuhnya.

Seperti diketahui, utang pemerintah tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.128,46 trilun, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) tercatat sebesar Rp 2.591,55 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp536,91 Triliun. Sementara pinjaman tercatat sebesar Rp737,99 triliun.

"Tambahan pembiayaan utang tersebut memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial," seperti dikutip laman resmi DJPPR Kementerian Keuangan.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Banggakan SlepetNomic, Pembangunan Pakai Hati dan Otak

Cak Imin Banggakan SlepetNomic, Pembangunan Pakai Hati dan Otak

Proyek menyedot uang rakyat yang hanya untuk selera tertentu akan dislepet.

Baca Selengkapnya
Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Uang Negara Disiapkan untuk Bangun Ibu Kota Nusantara Mencapai Rp39 Triliun di 2024

Uang Negara Disiapkan untuk Bangun Ibu Kota Nusantara Mencapai Rp39 Triliun di 2024

Realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.

Baca Selengkapnya
Kemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini

Kemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.

Baca Selengkapnya
IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya

IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya

Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Pemerintah Batasi Pemudik Berhenti 30 Menit di Rest Area saat Mudik Tahun 2024

Ini Alasan Pemerintah Batasi Pemudik Berhenti 30 Menit di Rest Area saat Mudik Tahun 2024

Pemerintah memprediksi arus mudik tahun 2024 bakal melonjak hingga 50 persen dibanding tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Bupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif

Bupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif

Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri

Baca Selengkapnya
Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun

Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun

Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.

Baca Selengkapnya