Menko Darmin: Proyek infrastruktur belum semua selesai, Anda sudah hitung utangnya
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pusat hingga September 2017 mencapai Rp 3.886,45 triliun. Angka ini meningkat hingga Rp 40,66 triliun dari Agustus 2017 sebesar Rp 3.825,79 triliun.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam merespons soal utang pemerintah. Sebab, meski utang pemerintah bertambah, namun hal itu digunakan untuk sektor produktif.
Dia mengaku, saat ini memang belum terlihat keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan utang pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyak proyek infrastruktur yang belum selesai, sehingga belum terlihat hasilnya.
"Kalau dihitung infrastruktur yang dibangun saja sudah banyak sekali. Memang hitungnya bagaimana itu saja pertanyaannya. Karena infrastruktur belum selesai juga, sebagian sudah, sebagian masih dibangun, sebagian masih diproses, sedangkan Anda sudah menghitung utangnya," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/10).
Dia menilai, pemakaian utang pemerintah saat ini sudah benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah. Sehingga, jika nantinya proyek infrastruktur yang tengah dibangun sudah selesai, maka pemerintah akan mendapatkan keuntungan.
"Kalau meminjam untuk sesuatu yang produktif itu pada dasarnya tidak masalah. Namanya membangun sesuatu, itu jangka panjang. Pemerintah itu kalau yang konsumtif itu masih dalam soal-soal seperti subsidi BBM, itu konsumtif. Kalau ini kan tidak, dipinjam karena kita perlu pembiayaan infrastruktur," imbuhnya.
Seperti diketahui, utang pemerintah tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.128,46 trilun, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) tercatat sebesar Rp 2.591,55 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp536,91 Triliun. Sementara pinjaman tercatat sebesar Rp737,99 triliun.
"Tambahan pembiayaan utang tersebut memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial," seperti dikutip laman resmi DJPPR Kementerian Keuangan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaCak Imin Banggakan SlepetNomic, Pembangunan Pakai Hati dan Otak
Proyek menyedot uang rakyat yang hanya untuk selera tertentu akan dislepet.
Baca SelengkapnyaMenteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Uang Negara Disiapkan untuk Bangun Ibu Kota Nusantara Mencapai Rp39 Triliun di 2024
Realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca SelengkapnyaKemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Pemerintah Batasi Pemudik Berhenti 30 Menit di Rest Area saat Mudik Tahun 2024
Pemerintah memprediksi arus mudik tahun 2024 bakal melonjak hingga 50 persen dibanding tahun lalu.
Baca SelengkapnyaBupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif
Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri
Baca SelengkapnyaNaik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca Selengkapnya