Merdeka.com - Presiden Joko Widodo saat ini tengah gencar mengingatkan bawahannya untuk gencar mencari investasi dan menggenjot ekspor. Ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam pandangan Jokowi yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, jika hanya mengandalkan faktor pendukung dalam negeri, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh pada kisaran 5,5 persen.

"Kalau saudara mengamati Presiden banyak sekali mengulang akhir-akhir ini. Ada 2 kunci yang kita harus bisa mewujudkannya. Pada saat ekonomi dunia mulai bangkit kembali, pertama investasi dan kedua ekspor. Kalau kita hanya mengandalkan faktor ekonomi domestik saya kira kita hanya bisa tumbuh 5,5 persen," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (14/2).

Darmin mengatakan Indonesia boleh sedikit berbangga karena pertumbuhan ekonomi mampu melebihi pertumbuhan ekonomi negara tetangga dalam beberapa waktu terakhir. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan tertinggal jika tidak memanfaatkan momentum perbaikan ekonomi dunia.

"Kita harus memanfaatkan dinamika pertumbuhan ekonomi dunia. Dan lebih dari itu, negara-negara di sekitar kita yang memang lebih ekspor oriented dari kita pasti akan melewati pertumbuhan ekonomi kita segera, yang sebetulnya beberapa tahun lalu kita bisa berbangga kita lebih tinggi ekonominya," jelasnya.

Dalam membenahi ekspor, pemerintah telah berusaha membuka pasar ekspor yang baru dan mempercepat penyelesaian perjanjian regional CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan FTA (Free Trade Agreement).

Sementara itu, untuk membenahi investasi di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah membedah dan mengkaji kembali beberapa paket kebijakan yang diluncurkan selama ini. Sebab, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh hal teknis yang sebenarnya dibutuhkan untuk investasi.

"Dukungan investasi menekankan iklim usaha dan pembenahan perizinan. Kami di Kantor Menko sudah memasuki bulan kelima dalam mencoba membedah dan menyelesaikan persoalan ini setelah 15-16 paket. Ada banyak hal yang sifatnya teknis belum di sentuh juga itu yang dirasakan investor belakangan," jelasnya.