Menko Darmin: Penerapan Omnibus Law Tunggu Disahkan Jokowi

Selasa, 15 Oktober 2019 15:09 Reporter : Dwi Aditya Putra
Menko Darmin: Penerapan Omnibus Law Tunggu Disahkan Jokowi Darmin Nasution. ©2019 Humas Kemenko Perekonomian

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengklaim bahwa penerapan omnibus law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU sebagai payung hukum baru terkait perizinan investasi sudah memasuki tahap terakhir. Saat ini penerapan tinggal menunggu untuk disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Omnibus law kita sebenarnya sudah praktis selesai dan tinggal ada rapat sekali maksimum dua kali. Nunggu gong nya kalau Pak Presiden bilang Go itu baru," katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (15/10).

Darmin memastikan seluruh pembahasan tentang substansi dan proses identifikasi terhadap 72 UU itu kini telah selesai, namun belum bisa diresmikan dalam minggu ini sebab juga harus melalui DPR dalam mengesahkan omnibus law tersebut.

"Kalau substansinya kita sudah selesai dan sudah diidentifikasi. Jangan lupa omnibus law itu law, Undang-Undang jadi kita harus maju ke DPR untuk meresmikan itu," katanya.

Dia menjelaskan setelah omnibus law selesai seluruh kewenangan terkait perizinan investasi akan diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) sehingga pejabat lain seperti menteri, DPR, dan pemerintah daerah sudah tidak memiliki wewenang dalam mengatur hal tersebut.

"Jadi kalau Pemda yang biasa tidak ikuti apa yang diatur itu sudah enggak bisa dan jangan kemudian menterinya dengan DPR sepakat ‘kita bikin begini’," ujarnya.

Sebelumnya pada Selasa (17/9), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa pemerintah lebih dulu membenahi penataan kewenangan sebelum melakukan perombakan terhadap pasal-pasal UU terkait perizinan.

Hal itu dilakukan karena masih ada tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah sebab UU yang telah ada memberi kewenangan kepada masing-masing pemangku jabatan.

"Untuk awal kita lakukan penataan kewenangan dulu," katanya saat saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Selain itu, pembahasan omnimbus law sebenarnya sudah dilakukan sejak Juli 2018, yaitu saat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

"Ini kan proses panjang, kalau teman-teman liat omnimbus law sudah sejak 2018. Saat PP 24/2018 itu waktu bergulir awal niatnya omnimbus law," ujar Susiwijono. [idr]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini