Menko Darmin panggil Menteri Susi bahas izin lokasi tata ruang laut
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai tata ruang laut. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Bramantya Satyamurti.
Bramantya mengatakan, rapat tersebut membahas mengenai rencana pembuatan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Aturan ini merupakan aturan turunan Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2017 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.
"Terkait mandat UU nomor 27 tahun 2017 itu. Jadi nanti itu diteruskan dieliminasi mandat PP-nya terkait pulau-pulau terkecil terluar," ujar Bramantya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (14/5).
Bramantya mengatakan, PP tersebut nantinya akan mencakup pembuatan izin lokasi melakukan usaha sektor perikanan maupun usaha lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan. Keputusan mengenai hal tersebut akan dibahas kembali pekan depan.
"Kita lagi pelajari ulang nanti minggu depan ada rapat lagi. Belum diputuskan. Izin lokasi RPP, izin lokasi di laut. Izin lokasi di wilayah pesisir pulau-pulau kecil," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Bakal Hentikan Ekspor Pasir Laut
Kebijakan untuk pengelolaan kelautan juga perlu keterhubungan antar pulau pelabuhan dengan infrastruktur darat.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara
Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri Basuki Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Utara, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Dalam jajaran pejabat yang hadir, tidak ada sosok Basuki Hadimuljono dalam pada upacara peresmian dua ruas jalan tol dengan nilai proyek sebesar Rp4,7 triliun.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaPelabuhan Merak Macet Parah, ASDP Masih Tunggu Izin Pemerintah untuk Jalankan Solusi Ini
kendaraan yang ingin masuk kapal di Pelabuhan Merak bisa ditampung sementara di kantong parkir Dermaga Pelabuhan Indah Kiat.
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaJanjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus
Menurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca Selengkapnya