Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Darmin: Dari 514 kabupaten kota, cuma 40 punya rencana detail tata ruang

Menko Darmin: Dari 514 kabupaten kota, cuma 40 punya rencana detail tata ruang Menko Darmin Nasution dan Mendag Enggartiato Lukita. ©2018 foto: humas menko perekonomian

Merdeka.com - Pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran kebijakan satu peta sebelum Agustus tahun ini. Kebijakan ini mengumpulkan data dari seluruh provinsi dan Kementerian Lembaga serta pemerintah daerah. Kebijakan satu peta ini juga dibutuhkan untuk mempermudah investor dalam memperoleh informasi data spasial termasuk potensi lahan.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan selama ini hanya 40 dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dari 40 kabupaten tersebut, hanya 7 kabupaten kota yang memiliki peta digital yang dapat diakses oleh investor.

"Bapak ibu mungkin tidak tahu ada 514 kabupaten di negara ini. Berapa yang punya RDTR? RDTR diperlukan menentukan lokasi kegiatan proyek investasi maupun izin lokasi. Nah, anda tahu 514 berapa punya RDTR ada 40. Artinya mayoritas tidak senang, memilih tidak bikin," ujar Menko Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (13/8).

"Karena kalau sudah ada RDTR itu sangat detail dia. Sehingga lokasi kegiatan bisa ditetapkan tanpa beresiko tumpang tindih dengan yang lain. Dari 40 itu Anda tahu yang sudah dituangkan dalam peta digital? Tidak sampai 7 peta digitalnya," sambungnya.

Padahal, kata Menko Darmin, informasi RDTR melalui peta digital ini sangat diperlukan oleh investor untuk mengetahui potensi dan pengurusan izin lahan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah memunculkan kebijakan satu peta yang telah dikaji dalam 20 bulan terakhir.

"Jadi ada banyak hal yang menjadi tidak optimum, tidak efisien karena kita tidak punya satu peta di seluruh republik ini. Tentu kita berharap setelah selesainya 20 bulan kita sudah terintegrasi petanya. Kita sudah siap membuat aturan berbagai pakai melalui kebijakan satu peta," jelas Menko Darmin.

Menko Darmin menambahkan ke depan penggunaan satu peta ini tetap mendapat pengawalan dari pemerintah, sehingga penyalahgunaan informasi dapat dihindari. Hal ini kemudian akan diatur dalam Peraturan Presiden.

"Nanti diatur tidak bisa semua pihak, karena ada didalamnya enggak untuk semua pihak. Misalnya HGU peruntukan penggunaan hutan, ada soal HGU untuk pertambangan, mungkin untuk perkebunan dan sebagainya. Pepresnya sedang kita rampungkan, mudah mudahan sudah selesai sebelum nanti diluncurkan oleh Presiden," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya
Rumah Menteri di Ibu Kota Nusantara Lebih Kecil Dibanding Widya Chandra, Komentar Menko Luhut Mengejutkan
Rumah Menteri di Ibu Kota Nusantara Lebih Kecil Dibanding Widya Chandra, Komentar Menko Luhut Mengejutkan

Pembangunan rumah dinas untuk Menteri PUPR sudah selesai dengan fasilitas standar, seperti kamar tidur, dapur, ruang tamu dan ruang rapat.

Baca Selengkapnya
Anies: Kita Ingin Kembangkan 40 Kota, Bukan Bikin Baru
Anies: Kita Ingin Kembangkan 40 Kota, Bukan Bikin Baru

Dia menerangkan, bahwa niatannya dirinya lebih untuk mengembangkan 40 kota selevel Jakarta.

Baca Selengkapnya
Kemenkop-UKM Kantongi Data 13,4 Juta Data Koperasi dan UKM
Kemenkop-UKM Kantongi Data 13,4 Juta Data Koperasi dan UKM

Kemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.

Baca Selengkapnya
80 Persen Lebih Peta Tata Ruang Pemerintah Tak Sesuai Penggunaan
80 Persen Lebih Peta Tata Ruang Pemerintah Tak Sesuai Penggunaan

Kementerian ATR/BPN diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana one map policy.

Baca Selengkapnya
Mendagri Soroti APBD Provinsi Minim untuk Wilayah Perbatasan
Mendagri Soroti APBD Provinsi Minim untuk Wilayah Perbatasan

Tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Investasi di IKN Jauh dari Target
Jokowi Akui Investasi di IKN Jauh dari Target

Jokowi tetap optimistis target investasi di IKN dapat tercapai pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Dorong Pekalongan Jadi Kabupaten dan Kota Lengkap
Menteri Hadi Tjahjanto Dorong Pekalongan Jadi Kabupaten dan Kota Lengkap

Hadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

Baca Selengkapnya
Dharma Sindir Jabar jadi Daerah Termiskin Pascacovid, Ridwan Kamil: Datanya Keliru Pak, Baca Lagi
Dharma Sindir Jabar jadi Daerah Termiskin Pascacovid, Ridwan Kamil: Datanya Keliru Pak, Baca Lagi

Ridwan Kamil menyentil Dharma Pongrekun karena salah data soal Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Segera Salurkan Dana Desa Rp71 Triliun, Disebar ke 75.259 Desa
Kemenkeu Segera Salurkan Dana Desa Rp71 Triliun, Disebar ke 75.259 Desa

Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.

Baca Selengkapnya
Konsep Cak Imin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta, Pakai Anggaran IKN Rp400 Triliun
Konsep Cak Imin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta, Pakai Anggaran IKN Rp400 Triliun

Seharusnya kalau itu dibagi rata ke 40 Kota di Indonesia dalam waktu lima tahun bisa akan bisa menjadikan kota lain selevel Jakarta.

Baca Selengkapnya