Menko Darmin beberkan 4 strategi agar kemudahan usaha RI naik ke peringkat 40 di 2020
Merdeka.com - World Bank atau Bank Dunia menerbitkan laporan tahunan Doing Business 2018 yang bertajuk 'Reforming to Create Jobs' pada Selasa (31/10) waktu Washington D.C. Hasil survei laporan tersebut menempatkan Indonesia pada ranking Kemudahan Berusaha ke-72, atau naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Peringkat tersebut berdasarkan survei terhadap 190 negara yang dilakukan oleh Bank Dunia.
Meski demikian, pemerintah tak berpuas diri melihat hasil survei tersebut. Pada 2020 mendatang, pemerintah menargetkan kemudahan berusaha di Indonesia akan berada pada peringkat 40.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, ada empat hal yang akan dilakukan pemerintah untuk mendorong kenaikan peringkat usaha di Indonesia. Pertama, mengurangi prosedur perizinan dan penerapan layanan sistem online.
"Memperbaiki peringkat EODB 2018, dengan memulai usaha (starting a business) dengan cara mengurangi prosedur perizinan dan penerapan layanan sistem online," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (1/11).
Darmin mengatakan, langkah kedua yaitu dengan memperbaiki sistem pembayaran pajak (paying taxes) dengan cara melanjutkan program E-Filing dan memperbaiki database perpajakan. "Saat ini peringkatnya 114, kita akan memperbaiki ini dengan melanjutkan program E-Filing dan memperbaiki database perpajakan," jelasnya.
Langkah ketiga adalah dengan memperbaiki peringkat perdagangan lintas batas, di mana tahun 2018 peringkatnya berada pada angka 112. Pemerintah akan menurunkan jumlah lartas, menerapkan integrated risk management dan penggunaan sistem online.
"Memperbaiki peringkat EODB 2018 pada sektor perdagangan Lintas Batas (Trading across borders) dengan cara menurunkan jumlah lartas, menerapkan integrated risk management, dan penggunaan sistem online," jelasnya.
Terakhir, pemerintah akan memperbaiki peringkat EODB 2018 pada sektor izin mendirikan bangunan dengan cara simplifikasi prosedur dan memperkuat inspeksi bangunan.
Darmin menambahkan, secara umum peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia terus mengalami perbaikan dalam 3 tahun terakhir. Prestasi tersebut merupakan kerja keras dari semua pihak.
"Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tempat yang lebih mudah untuk berusaha. Prestasi ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaIni Jawaban Jokowi soal Keluhan Akses Modal KUR
Pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir
Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Silaturahmi ke Kader, Mardiono: Upaya Percepatan Perekonomian Rakyat
Mardiono mengaku akan memperjuangkan banyak hal di Bangka Belitung khususnya terkait pelabuhan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaStaf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Nurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia Tahun 2023 Malah Melemah di Tahun Politik, Ada Apa?
Persiapan pemilu juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2023.
Baca SelengkapnyaPakar UI Nilai Hilirisasi Dapat Menghasilkan Nilai Tambah Masyarakat dan Negara
Pemerintah harus serius menggarap industri hilirisasi ini dengan membangun roadmap
Baca Selengkapnya