Menko Airlangga: Vaksinasi Mandiri Oleh Swasta Tak Boleh Potong Gaji Karyawan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia akan tersedia secara gratis.
Ketersediaan vaksin tersebut dapat berasal dari skema pemberian pemerintah maupun pemberian swasta yang membeli vaksin tersebut untuk karyawannya. Mereka, tegas Airlangga, tidak boleh membayar sepeser pun biaya vaksinasi.
"Vaksin mandiri ini tidak ada komersialisasi, jadi ini sama-sama gratis, dari pemerintah gratis, yang dibeli swasta untuk karyawan juga gratis. Tidak diperkenankan dicharge dari karyawan dan tidak boleh potong gaji," ujar Airlangga dalam Bincang Editor Liputan6.com: Vaksin dan Donor Plasma Untuk Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat (22/1).
Airlangga juga menegaskan agar tidak ada pemalsuan vaksin yang bisa membahayakan masyarakat. Jika ada yang melanggar hal-hal tersebut, dirinya meminta agar melaporkannya ke pihak yang berwenang.
"Silakan dicatat supaya dijaga masyarakat sendiri, sehingga siapapun masyarakatnya, dapatnya tetap gratis. Silakan lapor (jika ada pelanggaran)," tegasnya.
Waktu Belum Dipastikan
Adapun, pelaksanaan vaksinasi mandiri masih belum dipastikan kapan akan dilakukan. Menurut Airlangga, Kementerian Kesehatan tengah menyusun regulasinya terlebih dahulu.
Untuk vaksinasi mandiri, merek vaksinnya diharuskan berbeda dari vaksin gratis pemerintah. Diakui Airlangga, pihaknya juga belum mempertimbangkan merek vaksin apa yang bakal digunakan di skema vaksinasi mandiri.
"Kapannya, yang masih available itu yang prioritas pemerintah (tenaga kesehatan) jadi kita dahulukan itu. Nah, mulai tenaga kesehatan ini selesai, baru mulai tahap berikutnya," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kata Menko Airlangga soal Kabar Mensos Risma Tak Dilibatkan Program Bansos
Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaReaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga: Masyarakat Pilih Keberlanjutan, Kebijakan Tarif PPN Naik 12 Persen Dilanjutkan
Realisasi kenaikan PPN sebesar 12 persen pun pernah diungkap oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko Airlangga Temui Warga Indramayu, Pastikan Bansos Pemerintah Jalan Terus
Dia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaRiuh Tawa Sidang MK saat Airlangga Bilang Bungkusan Bansos Tak Ada Warna Kuning, Hakim: Warna Lain Ada?
Di tengah sidang, Airlangga minta izin untuk klarifikasi beberapa pemberitaan yang sedang ramai terkait Golkar dan bansos
Baca SelengkapnyaBlusukan ke Pemukiman Padat Cengkareng, Airlangga Cek Penerimaan Bansos Warga
Airlangga menjanjikan bakal memberikan bantuan untuk meringankan kesulitan warga.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga di Hadapan MK: Bukan Hanya Indonesia Beri Bansos ke Masyarakat, Singapura dan Amerika Serikat Lakukan Hal Sama
Singapura memberikan bantuan berupa paket dukungan biaya hidup sebesar 800 dolar Singapura per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup.
Baca SelengkapnyaAirlangga soal Timnas AMIN Minta Jadi Saksi di MK: Kita Lihat Saja, Belum Ada Undangan
Airlangga menyebut belum ada undangan yang diterima olehnya.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga: Indonesia Masuk Negara Menengah Atas, Pendapatan per Kapita Capai USD 5.400
Salah satu faktornya adalah kinerja ekspor sepanjang tahun 2023 mampu menembus USD 258,82 miliar.
Baca Selengkapnya