Menko Airlangga: Swasta Harus Bantu Pemerintah Tutup Peluang Korupsi

Selasa, 31 Agustus 2021 21:28 Reporter : Idris Rusadi Putra
Menko Airlangga: Swasta Harus Bantu Pemerintah Tutup Peluang Korupsi Menko Airlangga. Istimewa ©2021

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa sektor swasta harus mengambil peran membantu pemerintah dengan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.

"Terkait hubungan dengan pemerintah, perusahaan juga harus mengambil peran membantu pemerintah dengan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi," kata Airlangga saat menjadi keynote speaker di Webinar berjudul 'Managing The Risk of Bribery Amidst the Pandemic in the Private Sector' dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa (31/8).

Menurut Airlangga, ekosistem bisnis dalam masa pandemi Covid-19 saat ini menunjukkan ciri-ciri berupa iklim finansial yang bergejolak, terjadinya pengalihan fokus perusahaan ke mitigasi risiko kesehatan dan penanganan Covid-19, serta meningkatnya ancaman keamanan siber. Hal ini menjadikan risiko penyuapan dan korupsi tetap harus diwaspadai.

"Penting bagi perusahaan untuk menilai kembali risiko penyuapan dan korupsi serta mitigasinya," kata Airlangga.

Transparency International pada tahun 2020 merilis beberapa poin yang bisa diikuti oleh perusahaan untuk menjaga integritas di dalam perusahaan. Hal pertama yakni memastikan bahwa perusahaan telah memiliki kerangka asesmen risiko yang baik dan secara aktif diterapkan dalam menilai risiko korupsi yang muncul karena perubahan pola operasi era pandemi.

Kedua, pentingnya keterlibatan langsung top management. Adanya berbagai pembatasan yang diterapkan atas aktivitas perusahaan dalam rangka mengurangi laju penularan virus juga menjadi peluang bagi perusahaan untuk mereview kebijakan dan prosedur pengendalian internal perusahaan.

2 dari 2 halaman

Upaya Pemerintah

Menko Airlangga juga menjelaskan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah korupsi di masa pandemi. Menurutnya, dari sisi pemerintah, dalam upaya pengendalian pandemi, pemerintah sejak tahun lalu telah bergerak cepat dengan menerbitkan Perpu 1/2020 sebagai kebijakan yang extraordinary di bidang keuangan negara dan perekonomian, agar dalam penanganan krisis pandemi Covid-19 pemerintah bisa bekerja sama secara cepat.

Kegiatan pemulihan ekonomi tersebut yang dilakukan juga melibatkan berbagai aparat pemeriksa baik itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aparat penegak hukum, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip good governance, akuntabilitas, kepatutan, serta tepat sasaran yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Baca juga:
Menko Airlangga: Bansos Beras dan Subsidi Upah Sudah Tersalurkan 100 Persen
Mobilitas dan Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Luar Jawa-Bali Masih Tinggi
Mobilitas di 9 Kota Naik, 4 Provinsi Masih Siaga PPKM Level 4
Menko Airlangga Sebut Realisasi Anggaran PEN Capai Rp340,83 Triliun
Airlangga Hartarto: Kasus Harian Positif Covid-19 di Level Nasional Turun
Airlangga Tekankan Penurunan BOR dan Akselerasi Vaksinasi di Sulteng

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini