Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mencatat realisasi penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi sektor UMKM mencapai Rp 52,91 triliun hingga 23 September 2021. Adapun, total pagu anggaran PEN untuk UMKM mencapai Rp184,93 triliun.

"Jadi, tercatat sampai tanggal 23 September ini total realisasi dana PEN untuk UMKM sebesar Rp 52,91 triliun, dengan jumlah debitur UMKM sebanyak 27,39 juta," ungkapnya dalam mikro forum virtual Forwada 2021, Kamis (23/9).

Menko Airlangga mengungkapkan, alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai sejumlah program terkait perlindungan UMKM di masa pandemi. Di antaranya program Banpres Produktif Usaha Mikro mencapai Rp15,36 triliun untuk 12,8 juta pelaku usaha.

"Kemudian, pedagang kaki lima (PKL) hingga warung kepada 1 juta penerima masing-masing sebesar Rp 1,2 juta," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan penempatan dana untuk restrukturisasi kredit UMKM dan padat karya. Juga melakukan penjaminan kredit UMKM.

"Terdapat juga dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum biaya beban dan abonemen listrik yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM, dan dukungan lainnya," tutup Menko Airlangga.

Program PEN Bantu Bangkitkan Geliat UMKM Selama Masa Pandemi

Pandemi yang terjadi sejak 2020 mengajarkan kepada dunia usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) beradaptasi dan bertransformasi secara cepat. Pemerintah merespons pandemi ini dengan memberikan bantuan modal kerja, subsidi kredit UMKM, hingga relaksasi bunga kredit perbankan demi mempertahankan sektor UMKM. Tidak hanya dari sisi suplainya, pemerintah juga mendorong sisi permintaan agar pengusaha UMKM terus menggeliatkan usahanya meski masih dalam pandemi.

Stafsus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari mengatakan, survei yang dirilis Lembaga Demografi FMB UI menunjukkan 99 persen UMKM sudah mendaftar dan menerima bantuan pemerintah. Sebagian besar penerima bantuan menggunakan dana hibah pmerintah untuk membeli bahan baku dan barang modal.

"Lalu mayoritasnya membelanjakan bantuan tersebut untuk membeli bahan baku dan barang modal," kata Fiki pada Dialog Produktif KPCPEN bertema Kreativitas UMKM Bertahan di Masa Pandemi, Jakarta, Kamis (17/6).

Fiki mengatakan, Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro yang sudah tersalurkan hingga saat ini yakni 9,8 juta usaha mikro atau setara dengan Rp11,76 triliun. Jumlah tersebut mencapai 77 persen dari pagu anggaran yang totalnya sejumlah Rp16,36 triliun.

Banpres Produktif tahap kedua akan kembali dibuka pada Juni ini dengan menyasar 3 juta usaha mikro. Selain itu, Kementerian Kopersi dan UKM saat ini tengah mengkaji pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM unggulan. Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan kredit hingga Rp 20 miliar sehingga UMKM Indonesia bersaing di kancah global.

"Kita berharap ini bisa segera ditetapkan pemerintah," kata dia.

Menanggapi itu, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah, Bank BRI, Amam Sukriyanto mengatakan, pihaknya siap memberi dukungan terhadap perluasan kredit KUR hingga Rp20 miliar. Terlebih total portofolio kredit BRI 80 persen lebih diisi UMKM.

"Kita dengan senang hati menunggu aturan pemerintah yang baru apabila nanti bisa sampai mengucurkan KUR hingga Rp20 miliar," kata dia.