Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) diproyeksikan selesai bulan April.

"PP DHE sedang bersirkulasi. Mudah-mudahan paraf nanti langsung diluncurkan, dan mudah-mudahan bulan ini bisa selesai," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat (12/4).

Isu penyelesaian revisi PP DHE memang sudah berhembus pada awal 2023. Bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah terus mengejar revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur devisa hasil ekspor (DHE).

Kala itu Sri Mulyani sempat menargetkan revisi tersebut bisa selesai pada Februari 2023 lalu. Dalam desain kebijakan baru akan memuat cakupan sektor DHE hingga ambang batas atau threshold.

Terkait perluasan cakupan sektor DHE, Sri Mulyani menjelaskan otoritas masih berdiskusi sektor mana saja yang wajib untuk memarkir DHE di dalam negeri. Termasuk mengkaji tentang DHE SDA di sektor manufaktur yang dicanangkan masuk di aturan baru.

Para pembuat kebijakan tengah menilai kepantasan threshold dari nilai ekspor yang akan dikenakan DHE. Menurut dia, desain threshold itu penting agar tidak mengganggu kegiatan ekspor.

Reporter: Tira SantiaSumber: Liputan6.com