Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 70 miliar di 2021. Angka ini meningkat 49 persen dibanding tahun 2020 yang mencapai USD 47 miliar.

“Tahun 2020 yang lalu nilai ekonomi digital kita menjadi yang tertinggi di Asean dengan nilai sebesar USD 47 million dan tahun ini diprediksi mencapai USD 70 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 49 persen,” kata Menko Airlangga dalam IDC Proyeksi dan Strategi Akselerasi Bank Digital 2022, Rabu (24/11).

Menurutnya, saat ini teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, adanya pandemi covid-19 telah mendorong akselerasi adopsi teknologi digital pada berbagai lini aktivitas masyarakat.

Hal itu membuktikan peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar, didukung oleh total penduduk terbesar ke-4 di dunia sebagian besar berada dalam usia produktif, tingkat penetrasi internet Indonesia juga mencapai 76,8 persen, dengan pengguna internet tahun ini sebesar 202,6 juta dan meningkat 11 persen dari tahun 2020 yang lalu.

Selain itu, gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, Block chain, artificial intelligence sudah menjadi pendorong dalam perkembangan ekosistem digital. Dia berharap, berbagai potensi tersebut dapat mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas serta penciptaan inovasi dan inklusivitas dalam perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, berdasarkan data Badan siber dan Sandi Negara mencatat adanya 741 juta anomali traffic atau serangan cyber yang terjadi di bulan Januari hingga bulan Juli 2021. Lalu, sejak tahun 2019 sampai 31 Agustus 2021 kemenkominfo telah melakukan penanganan dugaan kebocoran terhadap 36 penyelenggara sistem elektronik atau PSG.

“Hal-hal di atas menggambarkan betapa pentingnya upaya peningkatan perbaikan tata kelola dan keamanan siber sebagai bagian dari implementasi prinsip perlindungan masyarakat,” ujarnya.

Tingkatkan Literasi Digital

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjawab berbagai tantangan di ruang digital dengan penerapan pendekatan strategi baik di sisi hulu, tengah, maupun Hilir. Di hulu pemerintah fokus pada upaya literasi digital melalui kerjasama dengan lebih 110 institusi yang meliputi komunitas akademisi lembaga pemerintah dan sektor privat.

“Untuk melaksanakan program literasi digital antara lain melalui gerakan nasional literasi digital cyber. Pemerintah juga memusatkan perhatian pada tindakan preventif antara lain pemblokiran penurunan konten-konten negatif atau hoax dan ini dilakukan dengan kerjasama 16 K/L terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik,” katanya.

Di sektor hilir, pemerintah bersama Polri dan Kejaksaan terus mendorong penegakan hukum guna mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

“Undang-undang 19 tahun 2016 sebagai payung perlindungan dan isu privasi dalam pelaksanaannya telah diterbitkan 3 peraturan turunan dan Pemerintah Menyiapkan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif dan agresif melalui RUU perlindungan data pribadi yang sedang dalam pembahasan dengan DPR,” pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6