Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mempermudah pengurusan izin di wilayah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Pemerintah sendiri telah menetapkan 19 titik KEK untuk mendorong nilai ekspor.

"Kami sangat berharap provinsi, kabupaten, kota yang menerima manfaat dan diharapkan memiliki komitmen kuat untuk dukung pengembangan KEK dengan penerbitan Perda-Perda terkait fasilitas dan kemudahan di daerah," katanya dalam Webinar Peran dan Tantangan KEK Mendorong Ekspor, Kamis (16/9).

Dari sisi aturan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Aturan yang disebut Omnibus Law tersebut telah mencakup berbagai kemudahan untuk mendorong investasi, termasuk di KEK. "Perubahan meliputi aspek persyaratan, prosedur penyusunan KEK baru, pemberian relaksasi fiskal dan kemudahan lainnya," kata Airlangga.

Sebelumnya, Menko Airlangga menyebut bahwa pihaknya menaruh harapan kepada Kawasan Ekonomi Khusus Gresik agar mampu membangun sentra ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu KEK sektor industri yang sudah berjalan, KEK Gresik disebut-sebut sebagai salah satu garda terdepan dalam sektor industri.

"Kementerian menaruh harap kepada KEK Gresik, sehingga untuk bisa membangun sentra pembangunan ekonomi di daerah," katanya.

KEK Gresik beroperasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71/2021 yang menjadikan KEK Gresik sebagai frontline di sektor industri. KEK Gresik ini mampu memanfaatkan industri asam sulfat sebagai produk samping dari smelter yang juga bisa digunakan di industri pupuk.

"Juga bisa diteruskan dengan ekspansi dari pada smelter metal dan besi baja, serta tembaga, kemudian ini juga jadi tempat cocok untuk pembangunan industri hilir elektronika," tambahnya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com