Menkeu Sri Mulyani Ungkap Penyebab Serapan Belanja Daerah Rendah

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera meningkatkan realisasi belanja daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Khususnya untuk pembiayaan bantuan sosial dan program ekonomi.

"Belanja daerah sejauh ini menunjukan eksekusi yang masih jauh dari apa yang kita bayangkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ini perlu ditingkatkan," ujar dia dalam konferensi pers Strategi Implementasi APBN 2021, Selasa (1/12).

Menteri Sri Mulyani menyebut seretnya realisasi itu diakibatkan oleh beberapa kendala. Diantaranya kesulitan komunikasi dan koordinasi dengan pihak satgas dan pemda lain, waktu pelaksanaan tender untuk kegiatan yang relatif sempit, dan pengawasan pelaksanaanya belum cukup kuat.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat segera meningkatkan belanja penanganan Covid-19 dalam APBD lebih maksimal. Alhasil diyakini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

"Ini menjadi suatu pembelajaran karena kita berharap tentu APBD juga mampu melakukan seluruh program yang telah disusunnya. Ini bisa membantu countercyclical-nya," imbuh dia.

Realisasi Belanja Daerah per Oktober

Bendahara negara ini mencatat, realisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 baru mencapai Rp30,6 triliun. Nilai itu setara 42,23 persen dari total anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebanyak Rp72,45 triliun.

Rinciannya, realisasi untuk bidang kesehatan baru mencapai Rp14,9 triliun atau 49,12 persen dari alokasi Rp30,4 triliun. Lalu, realisasi untuk jaring pengaman sosial baru mencapai Rp12,9 triliun atau 56,6 persen dari alokasi Rp22,8 triliun.

"Terakhir, realisasi untuk dukungan pemulihan ekonomi hanya sebesar Rp2,7 triliun atau hanya 14,3 persen dari alokasi Rp19,2 triliun," jelas dia.