Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya tak memberi toleransi sedikit pun terhadap para pelaku dugaan kasus suap pajak yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kementerian Keuangan tidak toleransi tindakan koruptif serta pelanggaran kode etik oleh siapapun di lingkungan Kementerian Keuangan," tegas Menteri Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Rabu (3/3).

Menteri Sri Mulyani melaporkan, Kementerian Keuangan telah melakukan pembebasan tugas pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam kasus suap pajak ini. Hal itu dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang bersangkutan telah undurkan diri dan sekarang diproses dari sisi administrasi ASN (Aparatur Sipil Negara)," kata Menteri Sri Mulyani.

Harap Kasus Suap Tak Berdampak Luas

Diharapkan proses penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif dari kinerja DJP. Sebab, kasus suap pajak ini telah melukai hati para jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Dugaan suap yang libatkan pegawai DJP jelas merupakan pengkhianatan, dan telah lukai perasaan seluruh pegawai, baik di DJP maupun di jajaran Kemenkeu di seluruh Indonesia yang telah dan terus pegang pada prinsip integritas dan profesionalitas," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com