Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu Sri Mulyani: APBD Masih Didominasi Belanja Pegawai yang Sangat Tinggi

Menkeu Sri Mulyani: APBD Masih Didominasi Belanja Pegawai yang Sangat Tinggi Sri Mulyani. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui, pengelolaan keuangan desa masih belum mencapai taraf yang efisien, efektif dan disiplin. Hal ini tercermin dari beberapa hal, seperti rasio pajak terhadap PDRB yang rendah, belanja pegawai yang tinggi dan belanja pembangunan yang rendah.

"Pada 2019, rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB hanya 2,65 persen. Sementara APBD didominasi belanja pegawai yang sangat tinggi rata-rata 34,74 persen," ujar Menteri Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR, Kamis (20/5).

Bahkan, lanjutnya, ada 1 daerah yang mencapai porsi belanja pegawai sebesar 53,39 persen, meskipun dirinya tak mengungkapkan mana daerah yang dimaksud.

Lalu, porsi belanja modal bagi pembangunan masih rendah. Hanya 20,27 persen. "Bahkan ada 1 daerah yang hanya 7 persen," ujarnya.

Selanjutnya

Selain itu, dana pemerintah daerah yang disimpan di perbankan masih sangat tinggi. Per April lalu, dananya mencapai Rp 183 triliun.

Dan tentu saja, outcome yang dihasilkan masih jauh dari harapan karena ketimpangan daerah masih sangat besar. Akses air bersih hanya mencapai 89,27 persen secara rata-rata, sementara masih ada daerah yang baru 1 persen. Lalu, tingkat kemiskinan antara daerah juga beragam mulai dari 1,6 persen hingga 43,6 persen.

"Penting dan mendesak untuk merekonstruksi hubungan keuangan dan pemerintah daerah karena anggaran yang disalurkan mendekati Rp 800 triliun, sehingga harus transparan, akuntabel, dan berkeadilan," ujarnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengamat Yakin Sri Mulyani Tak akan Mundur dari Menkeu, Dampaknya Bisa Besar

Pengamat Yakin Sri Mulyani Tak akan Mundur dari Menkeu, Dampaknya Bisa Besar

Isu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Polisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu

Polisi: Santri asal Tebo Dianiaya Karena Menagih Utang Rp10 Ribu

Andri menjelaskan saat ini kedua pelaku ditahan di Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.

Baca Selengkapnya
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali

3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali

Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.

Baca Selengkapnya