Merdeka.com - Belum lama ini terbentuk Bank Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan China sebagai pimpinannya. Indonesia masuk sebagai salah satu anggotanya. Pertimbangannya, Indonesia butuh dana besar untuk pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana penunjang ekonomi.

Indonesia sendiri belum memiliki bank khusus membantu pembiayaan proyek infrastruktur. Ketiadaan itu menjadi salah satu alasan lambannya penyediaan sarana prasarana di dalam negeri.

"Kita perlu lihat kilas balik kenapa Indonesia sedemikian lama tidak punya bank infrastruktur," ujar Bambang dalam Forum diskusi Bank Infrastruktur di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Dulu Indonesia masih memiliki Bapindo sebagai salah satu lembaga yang konsen pembiayaan infrastruktur. Namun perannya masih terlalu umum.

"Konteksnya lebih luas. Sehingga misinya jadi tidak terealisir. Maka sebagian besar proyeknya bersifat jangka pendek, padahal infrastruktur proyek jangka panjang," sindirnya.

Tidak hanya itu, lambannya pembangunan infrastruktur juga tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah yang hanya fokus sumber pendanaan dari anggaran negara.

"Padahal APBN masa lalu sangat terbebani dengan belanja mengikat termasuk subsidi BBM. Sehingga alokasinya terbatas," ucapnya.

Tersanderanya APBN oleh anggaran subsidi BBM sesungguhnya membuka strategi lain yakni mendorong perusahaan BUMN karya membantu pemerintah merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur. Namun, karena tidak ada visi besar soal infrastruktur, BUMN karya justru semakin terlena.

"BUMN infrastruktur di masa lalu juga lebih care dengan RUPS. Kalau RUPS profitnya naik dan setinggi-tingginya. Soal infrastruktur ketinggalan zaman itu urusan lain," ucapnya.