Merdeka.com - Kementerian Kesehatan menyatakan, tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp131 triliun. Secara keseluruhan dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk sektor kesehatan dialokasikan Rp172 triliun.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, hingga Juni 2021 serapan anggaran khusus penanganan Covid-19 sudah mencapai 50 persen.

"Penyerapannya sekarang sampai bulan Juni masih sekitar 50 persen. Itu pun banyaknya di anggaran yang di Kementerian Kesehatan," katanya dalam konferensi pers Update Penanganan Covid-19 yang disiarkan melalui YouTube Kementerian Kesehatan RI, Jumat (25/6).

Selain berasal dari pemerintah pusat, dana penanganan Covid-19 juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, serapan anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD masih rendah.

"Saya tidak ingat angka pasnya, tapi seingat saya masih belasan persen," jelasnya.

Budi memastikan, anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia masuk kategori aman. Kepastian ini berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

"Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan beberapa kali bahwa tidak perlu khawatir karena uangnya disiapkan. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa memakai se-efisien mungkin," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan, hingga Juni 2021, realisasi anggaran klaster kesehatan mencapai Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu. Realisasi ini mengalami peningkatan. Pada kuartal I, anggarannya baru terserap Rp14,91 triliun.

Jika dirinci, anggaran kesehatan ini digunakan untuk belanja diagnostik testing dan tracing sekitar Rp250 miliar, therapeutic antara lain biaya klaim perawatan Rp13,96 triliun dan insentif-santunan tenaga kesehatan Rp4,22 triliun. Serta program vaksinasi Rp9,27 triliun.

Selain itu, ada belanja untuk penelitian dan komunikasi sebesar Rp5 miliar, BNPB Rp660 miliar, Bantuan iuran JKN Rp260 miliar, insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk Vaksin Rp3,1 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya pada daerah Rp7,81 triliun.

Kemenkeu memastikan anggaran negara cukup kuat untuk mengantisipasi lonjakan kasus COvid-19.

"Kesiapan dari APBN untuk penanganan kesehatan ini, kita memiliki anggaran yang cukup untuk penanganan covid. Dan tentu perlu dipakai sesuai dengan tata kelola yang berlaku, tata kelola yang baik," ujarnya.