Menhub Budi: Serapan anggaran kita rendah karena butuh proses dan tender
Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengakui bahwa realisasi penyerapan anggaran kementeriannya masih rendah. Meski begitu, Menhub Budi mengaku tidak khawatir walaupun prediksi serapan anggaran cuma 92 persen hingga akhir tahun.
Menurut Budi, proses penyerapan anggaran di kementeriannya dan Kementerian PUPR membutuhkan proses yang lebih panjang dibanding kementerian lain. Salah satunya adalah proses tender dari sebuah proyek pembangunan.
"Serapan anggaran Kemenhub rendah. kementerian Perhubungan dan PUPR butuh proses, ada tender," katanya usai acara Dialog Nasional 16 "Indonesia Maju" di Bale Asri Pusdai, Jl. Diponegoro, Rabu (18/7).
Saat ini, proses tender seluruh proyek pembangunan yang ada dalam rencana Kemenhub sudah 85 persen selesai. "Sekarang tinggal bekerja. Kita optimis (serapan anggaran kementerian Perhubungan) akan tinggi dari tahun lalu," jelasnya.
Saat ini, anggaran paling besar dialokasikan untuk sarana transportasi kereta api. "Kereta api paling gede anggarannya. Termasuk Jakarta double track. (Proyek yang berkaitan dengan kereta api) ada di Jawa Timur, Makassar, Jawa tengah dan Jawa Barat," imbuhnya.
Pernyataan Budi Karya itu dikeluarkan terkait rilisan Kementerian Keuangan yang menyebutkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga baru mencapai 34,93 persen atau Rp 295,99 triliun pada Juni 2018.
Dari jumlah itu, dua kementerian realisasi penyerapan anggarannya masih rendah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang baru terealisasi 27,07 persen atau Rp 29,07 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar 22,78 persen atau Rp 10,98 triliun.
Sedangkan kementerian lain, seperti Kementerian Sosial tercatat sudah menyerap anggaran 26,65 persen atau Rp 6,35 triliun. Dari laporan APBN KiTa Kementerian Kesehatan memiliki perkembangan penyerapan anggaran yang paling cepat yakni 58,09 persen atau Rp 34,33 triliun, kemudian diikuti dengan Kemenkumham sebesar 47,79 persen atau sekitar Rp 5,06 triliun.
Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat 47,16 persen atau sebesar Rp 3,9 triliun. Kemudian Kementerian Keuangan penyerapan anggarannya sudah 41,75 persen atau sebesar Rp 19,07 triliun.
Kementerian Pertanian sudah menyerap anggaran 38,22 persen atau sebesar Rp 15,32 triliun diikuti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 37,35 persen atau Rp 15,42 triliun. Kemudian Kementerian Agama 37,03 persen atau Rp 23,01 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proses Pembuatan Tempe dan Cara Mengolahnya secara Sehat, Penting Diketahui
Proses pembuatan tempe tidak sesulit yang dibayangkan. Anda bahkan bisa mencobanya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Klaim Penyebab Hek Kramat Jati Banjir Bukan Proyek Tanggul Jebol, Tapi Ada Turap
Heru menyatakan, telah memantau penanganan banjir di Hek Kramat Jati. Dia mengeklaim, saat ini banjir sudah terkendali.
Baca SelengkapnyaTersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79
Tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Apresiasi Adalah Bentuk Pemberian Penghargaan, Berikut Penjelasannya
Apresiasi adalah proses menghargai dan mengakui nilai suatu karya atau prestasi seseorang atau sesuatu.
Baca SelengkapnyaAnies Minta Pendukung Lanjutkan Perjuangan, Tunggu Perhitungan Suara KPU
Anies meminta semua pihak untuk menghormati segala proses yang tengah berjalan di KPU.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi Karya Pastikan Kelancaran Arus Balik Lebaran 2024
Menhub sempat melakukan rapat koordinasi untuk kelancaran perjalanan balik dari pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak.
Baca SelengkapnyaKesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaPengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca SelengkapnyaAnies: Kalimantan Butuh Pembangunan Sesuai Kebutuhan, Bukan IKN
Anies menilai IKN hanya menguntungkan pegawai pemerintah
Baca Selengkapnya