Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menhub Budi Ingin Pembangunan Infrastruktur di Tol Japek Dikerjakan Bergantian

Menhub Budi Ingin Pembangunan Infrastruktur di Tol Japek Dikerjakan Bergantian Kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek. ©2015 Merdeka.com/Bram Salam

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah sama sekali tak ingin mempersulit pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau Japek. Namun, pemerintah menginginkan ada manajemen pengaturan waktu masing-masing proyek agar tak menimbulkan kemacetan parah.

"Pada Kamis pekan lalu saya sudah memanggil semua pihak yang terlibat di Japek untuk melakukan pertemuan dan saya minta Selasa besok hasilnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada pers usai menghadiri perayaan HUT Ke-72 Perum Damri di Kemayoran, Jakarta, dikutip Antara, Senin (26/11).

Dia menjelaskan, inti dari hasil pertemuan yang akan diumumkan Selasa (27/11) adalah masing-masing pemilik proyek bergantian melakukan pembangunan di sepanjang Japek. "Hasilnya pertemuan bagaimana saya belum tahu, besok Selasa diumumkan," imbuhnya.

Adanya beberapa pembangunan Proyek Strategis Nasional di lintas Tol Jakarta-Cikampek seperti pembangunan tol layang (elevated) Jakarta-Cikampek, Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek, berdampak pada meningkatnya kemacetan lalu-lintas di jalan tol tersebut.

Saat ini pengaturan pengerjaan proyek yaitu dengan menghentikan sementara pengerjaan proyek kereta cepat dan LRT Jabodebek yang sedang dikerjakan di area Tol Japek antara kilometer 11 hingga kilometer 17.

Pertimbangannya adalah kedua proyek tersebut memiliki waktu pengerjaan yang lebih panjang dari waktu target penyelesaian tol elevated. Kemudian, berdasarkan laporan dari Jasa Marga dan Kepolisian, Jalan Tol Japek antara kilometer 11-17 merupakan area yang sering mengalami kemacetan parah.

Menindaklanjuti hal itu, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemacetan di Tol Japek. Di antaranya dengan kebijakan pemerlakukan ganjil-genap di Gerbang Tol Bekasi Barat, Bekasi Timur dan sedang disosialisasikan di GT Tambun.

Kemudian, pembatasan jam operasional angkutan barang golongan III, IV dan V yang melintas di Tol Japek, serta pemberlakuan lajur khusus angkutan bus di tol yang berlaku setiap Senin-Jum'at pukul 06.00-09.00 WIB kecuali hari libur nasional.

Sebagai kompensasinya, pemerintah melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyediakan angkutan masal yaitu bus premium, sebagai transportasi pilihan selain kendaraan pribadi bagi masyarakat yang ingin menuju ke arah Jakarta.

Pemberlakuan ganjil genap dan pembatasan jam operasional angkutan barang akan diperpanjang menjadi mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB agar lebih berdampak pada meningkatnya kelancaran lalu lintas di jalan bebas hambatan tersebut.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dorong Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas Layanan Publik Harus Ditingkatkan

Dorong Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas Layanan Publik Harus Ditingkatkan

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kursi LRT Jabodebek Bolong Gara-Gara Ulah Penumpang

Kursi LRT Jabodebek Bolong Gara-Gara Ulah Penumpang

LRT Jabodetabek kepada seluruh pengguna LRT Jabodebek untuk ikut menjaga dan merawat sarana LRT.

Baca Selengkapnya icon-hand
Mendag Zulhas Beri Lampu Hijau Tiktok Gabung Tokopedia

Mendag Zulhas Beri Lampu Hijau Tiktok Gabung Tokopedia

TikTok dikabarkan akan bekerja sama dengan Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.

Baca Selengkapnya icon-hand
Ekonomi Indonesia Diprediksi Tak Capai 5 Persen di 2024, Inflasi Aman?

Ekonomi Indonesia Diprediksi Tak Capai 5 Persen di 2024, Inflasi Aman?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tak mencapai target pemerintah karena dipengaruhi gejolak ekonomi global.

Baca Selengkapnya icon-hand
Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pengguna Internet Tinggi, Ekonomi Digital RI Ditargetka Naik ke Peringkat 20

Pengguna Internet Tinggi, Ekonomi Digital RI Ditargetka Naik ke Peringkat 20

Indonesia terus meraih peluang untuk memaksimalkan ekonomi digital.

Baca Selengkapnya icon-hand
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya icon-hand
Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil

DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.

Baca Selengkapnya icon-hand
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.

Baca Selengkapnya icon-hand
Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta

Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta

Penamaan wilayah di Jakarta tidak lepas dari fakta sejarah.

Baca Selengkapnya icon-hand
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Masih Terkendala SDM dan Infrastruktur

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Masih Terkendala SDM dan Infrastruktur

SPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.

Baca Selengkapnya icon-hand