Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menhub Budi Beberkan Strategi Tingkatkan Kualitas SDM Kepelautan RI

Menhub Budi Beberkan Strategi Tingkatkan Kualitas SDM Kepelautan RI budi karya sumadi. ©2021 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan. Tujuannya agar kompetensi SDM sektor kelautan dapat diakui dunia internasional.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menuturkan, ada sejumlah capaian sudah dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM sektor transportasi laut. Pertama membangun 10 Perguruan Tinggi Vokasi Pelayaran dan dua Balai Diklat Pelayaran di bawah Kemenhub.

Kemenhub juga telah memfasilitasi 18 Sekolah Tinggi dan Akademi di luar Kemenhub atau swasta, serta 34 SMK Pelayaran Negeri dan Swasta.

Pada awal kuartal tahun 2021, sebanyak 1,2 juta lebih pelaut telah berlayar di dalam dan luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 28,5 persennya atau sekitar 350 ribu lebih, telah bekerja pada perusahaan pelayaran asing yang mengisi berbagai posisi mulai dari rating sampai dengan Chief Engineer dan Captain.

"Secara konsisten kami menjalin kerja sama dengan sejumlah negara sahabat, guna meningkatkan kualitas SDM kepelautan. Para Duta Besar juga sering memberikan kuliah umum atau sharing session kepada para taruna-taruni," ujar Menhub Budi di Jakarta, Rabu (24/11).

Sejarah Pendidikan Kepelautan

Perkembangan pendidikan kepelautan di Indonesia telah dimulai sejak zaman kerajaan, diawali pada masa kerajaan tertua di Nusantara, yaitu sejak Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-13 melalui Kerajaan Samudera Pasai di Kota Lhokseumawe, Aceh. Dan dilanjutkan kembali pada awal abad ke-16 di Sulawesi Selatan melalui Kerajaan Gowa dan Tallo, atau lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar.

Selanjutnya pada tahun 1915, Belanda yang pada saat itu berkuasa di Indonesia mendirikan sekolah kepelautan di Makassar yang diberi nama "Kweekschool voor Inlandsche Schepelingente Makassar (Sekolah Kejuruan untuk Awak Kapal Pribumi di Makassar)”, yang pada Agustus 1946 berganti nama menjadi “Opleiding Scheepvaartschool Celebes untuk tingkat rendah dan Middelbare Zeevaart School untuk tingkat menengah”.

Kemudian pada tahun 1950 berganti nama menjadi Sekolah Latihan Penyeberangan Laut Sulawesi (SLPS) dengan dua jurusan yaitu Nautika dan Teknika.

Pada Tahun 1953, didirikan Pendidikan pelayaran dengan nama Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) yang menyelenggarakan Program Diploma III (setara dengan BSc), dengan 2 jurusan Nautika dan Teknika (sertifikat kompetensi Klas III). Pada tanggal 27 februari 1957, AIP diresmikan oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno dan menjadi Akademi Pelayaran Pertama di Indonesia yang berlokasi di Jl. Gunung Sahari, Mangga Dua Ancol, Jakarta Utara.

Pendidikan kepelautan saat ini semakin berkembang dengan pesat. Pemenuhan terhadap standar pendidikan nasional maupun standar pendidikan pelayaran internasional senantiasa menjadi fokus dari lembaga-lembaga pendidikan pelayaran.

Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) pada 18 Januari 1961 dan menjadi Anggota Dewan IMO kategori C, serta dengan meratifikasi 26 konvensi IMO, termasuk konvensi dalam bidang kepelautan, Indonesia menjadi terikat untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan dunia internasional di bidang pelayaran.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menhub Budi Karya Pamerkan Kereta Listrik yang Bakal jadi Transportasi Umum di IKN

Menhub Budi Karya Pamerkan Kereta Listrik yang Bakal jadi Transportasi Umum di IKN

Transportasi umum ini akan hadir melengkapi kecanggihan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca Selengkapnya
Anies Bakal Hentikan Ekspor Pasir Laut

Anies Bakal Hentikan Ekspor Pasir Laut

Kebijakan untuk pengelolaan kelautan juga perlu keterhubungan antar pulau pelabuhan dengan infrastruktur darat.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perjuangan Polisi & PPK Rohil Bawa Logistik Pemilu 7 Jam Lewat Jalur Darat dan Laut

Perjuangan Polisi & PPK Rohil Bawa Logistik Pemilu 7 Jam Lewat Jalur Darat dan Laut

Kondisi infrastruktur yang kurang memadai menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusian logistik Pemilu di Rohil.

Baca Selengkapnya
Kapal Pembawa Kotak Suara Pemilu di Mentawai Kecelakaan Dihantam Ombak, KPU Tidak akan Gelar Pemilihan Suara Ulang

Kapal Pembawa Kotak Suara Pemilu di Mentawai Kecelakaan Dihantam Ombak, KPU Tidak akan Gelar Pemilihan Suara Ulang

Kejadian itu pada saat pergeseran logistik pemilu dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saliguma menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Siberut Tengah

Baca Selengkapnya
Mana yang Harus Didahulukan antara Kereta Api dan Pemadam Kebakaran? Kejadian di Bandung Ini Jadi Contoh

Mana yang Harus Didahulukan antara Kereta Api dan Pemadam Kebakaran? Kejadian di Bandung Ini Jadi Contoh

Saat sampai di perlintasan sebidang Cikadupateh, para petugas dan relawan yang berjaga dengan sigap menghentikan truk pemadam kebakaran tersebut.

Baca Selengkapnya
Perjuangan Mengantar Logistik Pemilu ke Pulau Sangkarrang, Cuaca Ekstrem Hingga Ombak 4 Meter

Perjuangan Mengantar Logistik Pemilu ke Pulau Sangkarrang, Cuaca Ekstrem Hingga Ombak 4 Meter

Jumlah logistik yang didistribusikan sebanyak 205 kotak suara dan 51.305 plus dua persen surat suara

Baca Selengkapnya
Penjelasan KPU Sumbar soal Surat Suara Pemilu 2024 Kini Dikirim Lewat Laut Tak Lagi Jalur Darat

Penjelasan KPU Sumbar soal Surat Suara Pemilu 2024 Kini Dikirim Lewat Laut Tak Lagi Jalur Darat

Surat suara kemudian didistribusikan ke Gudang KPU kabupaten dan kota dengan 23 kontainer

Baca Selengkapnya
Carut Marut Pelaksanaan Pemilu di Makassar: Logistik Terlambat ke TPS hingga Kotak Suara Tak Tersegel

Carut Marut Pelaksanaan Pemilu di Makassar: Logistik Terlambat ke TPS hingga Kotak Suara Tak Tersegel

Sejumlah permasalahan yang muncul saat hari pemungutan suara di antaranya terlambat tibanya logistik Pemilu 2024 di TPS.

Baca Selengkapnya