Mengupas untung rugi kepemilikan 51 persen saham divestasi Freeport

Jumat, 13 Oktober 2017 08:00 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Mengupas untung rugi kepemilikan 51 persen saham divestasi Freeport Konpers perpanjangan kontrak Freeport. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pemerintah dan PT Freeport tengah bernegosiasi mengenai skema divestasi 51 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Kedua belah pihak belum menemui titik temu mengenai harga dan skema pelepasan.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Josaphat Rizal Primana, menjelaskan kebijakan divestasi merupakan amanat dari UU Minerba tahun 2009. Maka dari itu, Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla hanya proaktif melaksanakan amanat Undang-Undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Analis kebijakan mineral, Rachman Wiriosudarmo, mengatakan pada kasus Freeport, jika ingin mencari penerimaan maka tujuan divestasi berpotensi tidak menguntungkan. Sebab, Rachman mengingatkan, operasi penambangan mempunyai karakter yang kompleks.

Investasi proyek pertambangan pada umumnya berskala besar dan berisiko tinggi. Selain itu penambangan memerlukan investasi terus menerus untuk keperluan persiapan (development) sebelum dilakukan penggalian badan bijih (ore body) yang dituju.

"Sebagai contoh untuk pengembangan cadangan mineral bawah tanah di Grasberg, Freeport melakukan investasi sebesar USD 6,2 miliar (setara Rp 82,4 triliun) dalam kurun waktu 2004-2016. Investasi untuk pengembangan mencakup pembangunan infrastruktur produksi, melakukan eksplorasi tambahan (advanced exploration), kegiatan perencanaan dan penelitian dan sebagainya," jelasnya.

Perusahaan pertambangan pada umumnya menggunakan keuntungan usaha untuk dana investasi pengembangan (mine development) karena merupakan sumber pendanaan yang paling murah. Hal ini menjelaskan mengapa dividen tidak selalu dapat dibayarkan. Dengan demikian sebagai pemegang saham maka pemerintah tidak selalu memperoleh dana untuk memperluas ruang fiskal tahunan.

"Marilah kita lihat prospek keinginan pemerintah untuk menguasai 51 persen saham Freeport secara bertahap dalam kurun waktu 10 tahun mendatang sejak tahun 2017. Menurut release Freeport, untuk berproduksi sampai tahun 2041 masih akan diperlukan investasi untuk pengembangan (development) tambang dalam di Grasberg sebesar USD 13,6 miliar (Rp l80,8 triliun). Dari mana dana sebesar USD 13,6 miliar akan diperoleh?"

Rachman berpendapat, kalau pemerintah memegang saham mayoritas, maka pemerintah memang dapat memutuskan untuk membagikan atau tidak dividen. Saat dividen dibagikan berarti investasi pengembangan harus dilakukan dengan dana pinjaman.

Dengan demikian, maka ke depan keuntungan harus digunakan untuk membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman. Kata lainnya, keuntungan perusahaan akan mengecil dan deviden juga mengecil.

"Kemungkinan lain yang terbuka adalah bahwa pemegang saham minoritas (McMoran) menggunakan dana sendiri untuk investasi. Dana setoran ini akan dimasukkan sebagai tambahan modal perusahaan. Artinya saham McMoran akan meningkat dan saham pemerintah mencair atau mengecil (diluted) menjadi kurang dari 51 persen."

Peneliti Natural Resource Governance Institute, Emanuel Bria, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penerimaan negara di luar divestasi karena sudah mendapatkan dana dari royalti, pajak, dan ketersediaan lapangan kerja. "Ada pilihan bagi pemerintah selain divestasi, apakah menerapkan pajak yang tinggi, pembukaan lapangan kerja, pembangunan smelter. Dalam negosiasi kontrak karya dengan perusahaan asing perlu ditegaskan apa yang menjadi prioritas pemerintah," ungkapnya.

Keuntungan pemerintah genggam 51 persen saham

Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Riyatno, mengatakan hasil akhir perundingan divestasi saham akan berpengaruh pada iklim investasi dalam negeri. Hasil negosiasi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak akan membuat investor lain juga akan merasa tenang terhadap investasinya.

"Kami harapkan negosiasi Freeport dengan pemerintah bisa hasilkan solusi terbaik. Keberhasilan negosiasi akan pengaruhi pandangan investor terkait iklim berusaha di Indonesia," kata Riyatno.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan kepemilikan 51 persen membuat sumber daya alam Indonesia tidak lagi dikuasai asing. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan lebih transparan.

"Pencatatan investasi dan pembiayaan lainnya yang tidak transparan dan tidak terkontrol dengan baik, pengutamaan barang dan jasa dalam negeri masih kurang diperhatikan oleh Freeport," ujarnya.

Tax Manager PT Freeport Indonesia, Mukhlis, mengatakan Freeport telah memberikan pemasukan pada negara sebesar USD 16,6 miliar sejak 1992. "Perusahaan ini mempekerjakan 12.184 tenaga kerja dengan melibatkan penduduk asli (Papua) sekitar 35 persen. Dana yang sudah diberikan ke masyarakat totalnya sebesar USD 1,46 miliar," katanya.

Jika pemerintah menguasai 51 persen saham PT Freeport maka pemerintah daerah Papua akan mendapat jatah saham 5 persen. Nilai dari angka jatah saham ini akan sangat besar jika digunakan untuk pembangunan daerah Papua itu sendiri.

[bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini