Mengukur Keefektifan Program Langit Biru untuk Turunkan Konsumsi Premium
Merdeka.com - Vice President (VC) Promotion dan Marketing Communication Pertamina, Dholly Arifun Dahlia menegaskan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas buang hingga 29 persen di tahun 2030. Oleh karena itu, Pertamina gencar mengupayakan penggunaan bahan bakar RON di atas angka 91 untuk mengurangi pencemaran udara. Salah satunya dengan Program Langit Biru.
"Program Langit Biru merupakan program pengurangan polusi udara yang akan dimulai dari wilayah Bali, Tangerang Selatan, Gianyar, Palembang, wilayah lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan memberikan pengalaman para pengguna premium untuk mencoba menggunakan Pertalite," ujar Arifun dalam sesi Dialog Publik bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Jumat (13/11).
Program ini sudah mendapat dukungan regulasi dari pemerintah daerah, YLKI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup DKI, dan Kementerian Kesehatan. "Kami mungkin tidak menghilangkan langsung premium, tapi kami berfokus untuk mengurangi supply dengan memberikan program marketing menaruh diskon di harga pertalite," jelasnya.
Pemberian diskon tersebut dilakukan secara bertahap. Pertama-tama, harga pertalite akan disamakan dengan harga premium dan dilakukan selama 2 bulan, agar masyarakat bisa terbiasa membeli pertalite. Kemudian, diskonnya akan berkurang sebanyak Rp400 di bulan berikutnya hingga harga Pertalite kembali normal.
Sementara itu, persentase penjualan premium dari total BBM yang dijual masih 35 persen. Melalui adanya Program Langit Biru, diharapkan penggunaan premium dapat menurun 5-10 persen. Namun demikian, keberadaan diskon ini dinilai belum efektif mengatasi pengurangan pasok premium.
Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro, upaya pengurangan premium bisa langsung diberlakukan melalui pembuatan kebijakan baru oleh pemerintah.
"Selain Pertamina, beberapa SPBU lain juga ada yang mencanangkan program Pertalite dengan harga khusus, tetapi takutnya nanti pas balik normal, masyarakat juga akan kembali membeli premium lagi, karena mereka akan cenderung membeli yang paling terjangkau," ucap Komaidi.
Jangan Diserahkan ke Mekanisme Bisnis
Dia menilai, keputusan mutlak ada di pemerintah dan tidak bisa diserahkan ke mekanisme bisnis. "Jangan diserahkan ke bisnis, tetapi lebih baik merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014. Karena, tertulisnya kan penyediaan eceran bahan bakar minyak. Artinya, Pertamina punya tanggung jawab menyediakan, meski dipakai ataupun tidak oleh masyarakat," paparnya.
Hal ini senada dengan pernyataan Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, Ahmad Syarifuddin. Menurutnya, para Dinas Lingkungan Hidup dapat segera mengambil langkah maju dengan cara menyampaikan aspirasi ini langsung ke pemerintah pusat.
"Keinginan dari kawan-kawan dinas lebih baik diverbalkan dengan cara menulis surat atau adakan diskusi dengan walikota, agar nantinya walikota bisa sampaikan ke bapak Presiden, dan presiden dapat meminta tolong Kementerian Sumber Daya Alam untuk menghentikan pasok bahan bakar yang memang tidak diperlukan," ujarnya.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, hal ini pernah terjadi saat walikota Makassar, Bandung, dan Palembang menulis pesan pada Menteri Sumber Daya Alam untuk menghapus bensin bertimbal. "Walikota dan bupati punya kekuatan yang cukup dahsyat dalam penghapusan bensin bertimbal dan sukses. Artinya, mereka juga bisa mendorong pemerintah pusat untuk melakukan hal serupa," tutupnya.
Reporter Magang: Theniarti Ailin
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Upaya Menjaga Lingkungan Indonesia Tetap Berkualitas di Usia Emas pada 2045
Pemerintah perlu mengajak seluruh elemen untuk berkontribusi signifikan dalam komitmen Indonesia menjalankan program mitigasi.
Baca Selengkapnya12 Cara Meningkatkan Produksi ASI secara Alami dan Efektif
Sejak lahir hingga usia enam bulan, ASI eksklusif dianggap sebagai makanan terbaik untuk bayi. Namun, banyak ibu yang merasa cemas tentang kecukupan ASI.
Baca SelengkapnyaSaran untuk Pemerintah Tengah Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Terutama Soal Produk Tembakau
Pemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Patra Jasa Garap Program Pertamina Foundation di Pulau Bira
Tujuannya untuk mengatasi tantangan sosial lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan tingkat kesejahteraan manusia.
Baca SelengkapnyaMuncul Wacana Dana BOS Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Kemenkeu Respons Begini
Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Rp15.000 per anak.
Baca SelengkapnyaBerapa Takaran Gula yang Boleh Dikonsumsi Manusia dalam 1 Hari?
Konsumsi gula dalam sehari-hari memerlukan kontrol dan perhatian. Yuk, simak berapa banyak gula yang dapat dikonsumsi manusia dalam sehari!
Baca Selengkapnya15 Cara Menjaga Kebugaran Tubuh agar Tetap Sehat dan Produktif
Intip 15 cara menjaga kebugaran tubuh yang bisa meningkatkan kualitas hidupmu!
Baca Selengkapnya19 Makanan untuk Melancarkan BAB, Bermanfaat untuk Sistem Pencernaan yang Sehat
Makanan yang kita konsumsi bisa sangat menentukan kesehatan pencernaan kita dan membantu buang air besar lebih cepat.
Baca SelengkapnyaBukan Hanya Kesehatan, Program Makan Siang Gratis Juga Atasi Permasalahan Sosial-Ekonomi
Program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren yang diinisiasi pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya