Mengerem gempuran buah dan sayur impor

Merdeka.com - Lonjakan impor hortikultura yang tak terbendung membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian 89 tahun 2011. Pemerintah memutuskan adanya fasilitas penanganan hortikultura impor untuk menjamin keamanan produk pangan impor yang masuk ke Indonesia.

Seharusnya terhitung Maret 2012, pemerintah menjalankan aturan bahwa impor produk hortikultura atau sayur dan buah hanya boleh melalui empat pintu masuk. Namun aturan tersebut akhirnya ditunda pada bulan Juni, lalu September dan akhirnya kabar tersebut lenyap sampai akhir tahun 2012 ini.

Empat pintu masuk yang melayani holtikultura impor tersebut hanya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Makasar Sulawesi Selatan, serta Bandara Soekarno Hatta Jakarta.

Selama ini, pintu masuk impor produk hortikultura yang terbanyak melalui pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 53 persen, diikuti Tanjung Perak Surabaya 38 persen, dan Pelabuhan Belawan 4 persen.

Pemerintah sesumbar aturan tersebut akan diberlakukan, walaupun ada protes dari berbagai pihak termasuk organisasi perdagangan dunia. "Akan dijalankan. Kalau ada yang protes saya hadapi," kata Deputi menko perekonomian bidang perdagangan dan industri Edy Putra Irawady, medio Juni lalu.

Namun nyatanya, pemberlakuan aturan tersebut, terus diundur. Saling tuding antara Kementerian Pertanian dan Perdagangan pun tidak terelekan. Masing masing pihak menuduh departemen tidak siap memberlakukan pengetatan pintu masuk impor.

Selama 2011 Indonesia telah mengimpor senilai USD 1,7 miliar produk hortikultura. Yang terbanyak impornya adalah bawang putih yaitu sebesar USD 242 juta. Kemudian apel USD 153 juta, Jeruk USD 150 juta, anggur USD 99 juta, lengkeng USD 96 juta, pir USD 92 juta, bawang merah USD 75 juta, durian USD 74 juta dan kentang USD 47 juta.

Sementara negara asal impor produk hortikultura tersebut yang terbesar berasal dari China yaitu sebesar USD 332 juta atau sekitar 55 persen dari total impor hortikultura tahun 2011. Sementara impor dari Thailand sebesar USD 171 juta, Amerika Serikat USD 63 juta. Dan kemungkinan terus meningkat di 2012 ini.

Adanya aturan anyar tersebut mengatur kira-kira ada 59 pos tarif/harmonized system (HS/kode barang masuk yang hanya bisa masuk 4 pelabuhan.

Penerapan aturan tersebut bukan tanpa ancaman, Ketua Asosiasi Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia Kafi Kurnia memprediksi jika aturan tersebut diterapkan, enam bulan pertama pasca diberlakukan, pasokan buah impor akan turun drastis mencapai 60 persen."Inilah yang bisa membuat harga buah impor naik," katanya.

Bahkan, para pengusaha bersiap akan menaikkan harga buah impor rata-rata Rp 5.000 per kilogram. Dengan alasan biaya transportasi yang tinggi dan investasi gudang mencapai Rp 10 miliar per gudang di setiap pelabuhan tersebut. "Kira-kira total kami akan investasi di satu pelabuhan saja untuk pengadaan gudang baru sekitar Rp 300 miliar," ujarnya.

Mantan ketua umum HKTI Siswono Yudhohusodo menilai kebijakan pemerintah memindahkan pasokan barang impor sayuran dan buah ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya kurang tepat. Sebab, wilayah Jawa Timur salah satu daerah penghasil buah-buahan yang potensial.

Senada dengan Siswono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menolak wilayahnya dijadikan sebagai penampung buah impor. Dengan alasan Jawa Timur adalah salah satu wilayah penghasil buah nasional. Dia tidak terima alasan Pelabuhan Tanjung Priok sudah over kapasitas karena membanjirnya buah impor yang mencapai 150 kontainer per hari.

Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan setiap tahun produksi hortikultura terutama buah-buahan mengalami peningkatan. Namun, impor juga mengalami lonjakan tajam, paling tidak pada tahun 2011 lalu, total impor hortikulura mencapai Rp 130 triliun."Otonomi daerah turut berperan dalam peningkatan impor," katanya.

Sampai saat ini Kementerian Perdagangan dan Pertanian belum seirama dalam mengerem lajunya impor buah dan sayur. Medio Oktober lalu, Kementerian Perdagangan mencatat sekitar 111 perusahaan mengajukan untuk mendapatkan izin impor buah dan sayuran. Dari hasil verifikasi, 69 perusahaan disetujui, dua perusahaan dalam proses, 36 perusahaan ditolak dan empat perusahaan sisanya dalam verifikasi.

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan menteri perdagangan nomor 60/2012 tentang hortikultura, "Para pengusaha sudah cukup siap untuk melakukan importasi produk hortikultura. Jangan ada isu diberlakukannya peraturan ini lalu ada kekurangan impor produk hortikultura nantinya," ujar Direktur Jenderal Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh beberapa waktu lalu.