Merdeka.com - Sebagai CEO Facebook, bisnis yang mendapat perhatian miliaran orang di dunia, Mark Zuckerberg memiliki kekuatan luar biasa. Dan itulah yang membuat kepala eksekutif Facebook itu orang paling berbahaya di dunia.

Hingga kini pengguna aktif Facebook tercatat sebanyak 2,1 miliar. Namun jika digabungkan secara keseluruhan pengguna Facebook, Instagram dan Massanger sebanyak 2,7 miliar.

Data seluruh pengguna ini sangat rentan disalahgunakan apabila tidak diamankan dengan baik. Untuk itu, Facebook sedang mengkaji sebuah rencana baru agar keamanan pengguna sosial media semakin terjaga yang rencananya selesai akhir 2020.

Profesor Sekolah Bisnis Universitas New York Scott Galloway berkomentar mengenai langkah Facebook untuk mengintegrasikan layanan messenger dari berbagai platform yang dimilikinya seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook Messenger.

Meskipun pelanggan masih dapat menggunakan ketiga aplikasi messenger secara terpisah, ketiga layanan tersebut akan menggunakan infrastruktur teknis back-end yang sama ketika rencana Zuckerberg selesai, baik oleh akhir tahun ini atau di awal 2020.

"Mark Zuckerberg sedang mencoba untuk mengenkripsi informasi antara WhatsApp, Instagram dan platform lainnya seperti Facebook, sehingga ia memiliki satu tulang punggung jaringan komunikasi di 2,7 miliar orang," kata Galloway seperti dikutip dari CNBC Make It, Senin (12/8).

Lalu apa yang salah dari hal ini? Perlindungan utama bagi masyarakat adalah keanekaragaman media/sudut pandang, pemeriksaan dan keseimbangan.

Beberapa waktu yang lalu, Mark sedang dihadapkan dengan persoalan keamanan data hingga dikenal dengan aktor jahat keamanan data dalam dunia sosial media. Untuk menghapus hal ini Mark harus ekstra kerja keras.

"(Zuckerberg) belum menunjukkan kemampuan, atau kemauan, untuk memastikan mesin pemanfaatan data tidak akan dipersenjatai (berulang kali) oleh aktor jahat," kata Galloway.

Sementara itu, langkah Facebook untuk mengintegrasikan infrastruktur perpesanannya sebenarnya bisa menjadi upaya untuk membangun pertahanan terhadap kemungkinan kasus antitrust yang tertunda.