Merdeka.com - Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menyatakan, kontribusi konsumen Indonesia cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan catatan dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sebanyak 59 persennya itu datang dari tingkat konsumsi masyarakat.

Sementara, dari segi fiskal hanya 9 persen, kemudian investasi kira-kira 33 persen dan sisanya adalah hasil dari pengurangan antara ekspor dan impor.

"Nah karena 59 persen ini datang dari konsumsi masyarakat maka maju atau mundurnya perekonomian Indonesia tergantung dari konsumsi tersebut," ujarnya dalam acara dialog 'Konsumen Berdaya Pulihkan Ekonomi Bangsa', secara virtual, Selasa (20/4).

Mendag Lutfi mengatakan, jika konsumsinya itu rendah maka perekonomian Indonesia juga tumbuhnya akan jelek. Bahkan secara makro bisa dikatakan kalau konsumsi kurang tumbuh dari 5 persen tahun ini, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen dipastikan pasti meleset.

Oleh karenanya, untuk menjaga pertumbuhan investasi mesti berada di 15 persen, pertumbuhan ekspor impor itu ekspor mesti lebih lebih dari 5 persen, impor tidak lebih dari 2 persen.

"Jadi ini secara makronya untuk bisa supaya kita memastikan konsumsi itu tumbuh 5 persen yang 59 persen nilai rata-ratanya itu kita mesti meyakinkan konsumen untuk mereka belanja lagi," jelasnya.

Mengingat, jika melihat pertumbuhan kredit beberapa waktu lalu mengalami kontraksi. Artinya orang menaruh uang di bank, dan bank tidak meminjamkan uangnya kepada masyarakat untuk kegiatan ekonomi.

"Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sedang kita pacu untuk kembali lagi," imbuhnya.

Insentif Pajak

Atas dasar itu, pemerintah memberikan secara resmi insentif pajak untuk pembelian mobil baru dan sektor perumahan atau properti. Adapun anggaran untuk insentif di dua sektor ini sudah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021.

Insentif PPnBM ditanggung pemerintah dalam sektor kendaraan bermotor tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2021. Sementara itu, untuk pemberian insentif PPN sektor perumahan yang ditanggung pemerintah ditetapkan di dalam PMK Nomor 21 Tahun 2021.

"Jadi apa yang kita kerjakan sekarang saya kemarin itu yang sudah jalan itu memastikan satu bahwa pajak barang mewah untuk mobil itu dihapus supaya orang belanja beli mobil. Belanja properti di bawah Rp2 miliar itu pajak barang mewahnya diturunin karena supaya orang beli rumah beli apartemen. Supaya ini semua menjadi di suatu kegiatan ekonomi supaya nilainya bertambah," tandasnya.