Merdeka.com - Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi menyebut, jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air saat ini menguasai lebih dari 90 persen. Hanya saja, dari jumlah tersebut, nilai ekspor UMKM tidak lebih besar dari 12 persen.

"Jumlah banyak, tapi yang ekspor yang secara nilai jumlahnya kecil," katanya dalam acara MilenialHub 2021, secara virtual Sabtu (17/4).

Dia memahami, UMKM belum bisa melakukan penetrasi di pasar internasional. Bahkan pihaknya sendiri tengah mengevaluasi kenapa permasalahan itu bisa terjadi.

Mendag Lutfi mengemukakan masih ada beberapa persoalan mendasar. Sebagai perbandingan untuk 10 besar ekspor nonmigas sama dengan 60 persen ekspor total barang-barang produk. Sementara 30 dari ekspor nonmigas sama dengan hampir 90 persen ekspor nonmigas kita.

"Dari top 30 itu paling tidak nilainya USD1 miliar. Jadi artinya pohon industri di Indonesia belum bisa menyeluruh, karena masih bolong-bolong industrinya," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya UMKM yang syarat dengan karakteristik miskin networking, miskin dari sumber daya, miskin dari permodalan, belum bisa menembus pasar ekspor tersebut.

"Sekarang Kemendag sedang memberikan kampanye bukan hanya memperbaiki kualitas dan networknya dan membantu pendanaan atau modal capitalnya agar pelaku-pelaku ekonomi baru terutama milenial bisa jadi penggerak ekonomi nasional. Salah satunya dengan ekspor," jelasnya.

Menteri Teten Beberkan Inisiatif Pemerintah Dorong Ekspor Produk UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan, guna meningkatkan kapasitas UMKM dalam ekspor nasional, pihaknya melakukan beberapa insiatif. Di antaranya mendorong UMKM masuk ke sektor formal, upaya pengelolaan UMKM berkoperasi/ berkelompok dalam skala ekonomis, serta mengembangkan UMKM berbasis komoditi unggulan.

"Sehingga, lebih mudah masuk ke dalam rantai nilai global, termasuk dengan peningkatan jumlah UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital," jelas Menteri Teten pada peresmian program Kolaborasi Akselerasi Mencetak 500 Ribu Eksportir Baru di 2030, Jakarta, Rabu (17/2).

Pemerintah juga mempermudah para eksportir dalam mengakses layanan perizinan ekspor dan impor barang, menyediakan informasi mengenai kesempatan pasar, regulasi pajak keluar, serta regulasi negara yang akan dituju, melalui INSWmobile Kemenkeu.

"Berbagai kemudahan juga diberikan kepada UMKM, melalui amanat UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020," ucap Menteri Teten.

Kemudahan dalam UU Cipta Kerja di antaranya, pengadaan tempat usaha bagi UMKM minimal 30 persen dari luas infrastruktur publik, pengembangan inkubasi usaha, fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, kemudahan izin usaha KUMKM, dan Belanja K/L 40 persen bagi UMKM.

Meski nilai ekspor Indonesia pada 2020 sebesar USD 163,31 miliar mengalami penurunan 2,61 persen (y-on-y) dibandingkan 2019, Menteri Teten tetap optimis. Dia melihat neraca perdagangan Indonesia masih bisa mengandalkan surplus USD21,74 miliar, dari sektor yang terus bertumbuh yaitu pertanian dan industri pengolahan.

"Terlebih, UMKM ini kan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data BPS menunjukkan 64 juta UMKM berkontribusi 60 persen dari total PDB Indonesia, serta menyerap 97 persen tenaga kerja," ulas menkopUKM.

Selain itu, Menteri Teten menambahkan dalam mewujudkan akselerasi peningkatan ekspor nasional diperlukan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dengan berbagai pihak. Antara lain, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Indonesia E-Commerce Association (idEA), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Sekolah Ekspor, hingga Kadin Indonesia.

"Saya meyakini, bersama-sama kita mampu meningkatkan daya saing UMKM untuk menembus pasar internasional," tandas Teten.

Di acara yang juga dihadiri Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Teten mengatakan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan daya saing UKM, dengan adanya pendampingan yang komprehensif melalui pelatihan ekspor, fasilitasi kemitraan, serta promosi online dan offline.

Meski begitu, MenkopUKM mengakui, saat ini kontribusi UMKM terhadap ekspor memang masih terbilang rendah yaitu berkisar di angka 14,37 persen, lumayan tertinggal dari negara-negara APEC lain yang sudah mencapai 35 persen.

Di Indonesia, mayoritas 86 persen pelaku ekspor adalah usaha besar. "UKM masih sulit menembus pasar ekspor, karena minimnya informasi pasar, dokumen persyaratan, kualitas produk yang tidak konsisten, kapasitas produksi, biaya sertifikasi yang tidak murah, hingga kendala logistik," papar Menteri Teten.

Padahal, sebagai satu negara agraris terbesar, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibanding negara pesaing. Indonesia bisa menangkap peluang pasar global melalui produk potensial ekspor UKM Indonesia antara lain pertanian, perikanan, furniture home decor, kosmetik, herbal product, indigenous product, serta muslim fashion.

"Saya berharap UKM dibantu oleh pemerintah bisa turut berkonsolidasi untuk menangkap peluang ini, berkontribusi dalam ekspor nasional," pungkas menkopUKM.