Merdeka.com - Perseteruan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin meruncing. Setelah pada Senin (5/11) lalu Dahlan menyerahkan dua nama anggota DPR yang diduga meminta upeti dari anak buahnya, kemarin Dahlan memenuhi janjinya menyerahkan 6 nama baru yang disinyalir erat kaitannya dengan pemerasan terhadap BUMN. Total, ada delapan nama yang dilaporkan Dahlan ke Badan Kehormatan DPR.

Seolah tidak mau kalah gertak, pihak DPR tidak melupakan persoalan utama dengan Dahlan. Komisi VII DPR kembali mengungkit isu awal yang sempat tenggelam, yakni temuan inefisiensi dalam tubuh PLN sebesar Rp 37 triliun pada periode 2009-2010.

Ketua panitia kerja hulu listrik Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Dahlan pada 13 November. Dahlan diminta menjelaskan mengenai inefisiensi dalam tubuh PLN berdasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dahlan akan dipanggil untuk ketiga kalinya setelah dua panggilan sebelumnya, Dahlan tidak hadir. Pemanggilan dilakukan terkait inefisiensi PLN berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan rencana tersebut, perseteruan Dahlan dan DPR akan memasuki babak baru. Drama penelusuran delapan nama anggota DPR pemalak BUMN sekaligus drama pertanggungjawaban Dahlan atas inefisiensi dalam tubuh PLN senilai Rp 37 triliun.

Pengamat politik Universitas Islan Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto menuturkan, saat ini publik disajikan drama politik yang diperankan oleh elite politik. Drama tersebut hanya bisa diselesaikan jika Dahlan konsisten memperjuangkan pemberantasan korupsi dan praktek tidak sehat di negeri ini. Caranya dengan langkah tegas melaporkan pemerasan yang dialami anak buahnya, langsung ke penegak hukum, baik KPK, Polisi, atau kejaksaan.

Dahlan diminta tidak hanya melontarkan pernyataan-pernyataan yang membuat panas telinga politisi saja. "Pergerakan elite negeri ini terpantau kaum kritis. Kalau terlalu main opini publik, maka akan jadi bumerang sendiri bagi Dahlan dan membahayakan," ungkap Gun Gun kepada merdeka.com, Rabu (7/11).

Dahlan Iskan diakui sebagai salah satu tipe elite yang berani menanggung risiko dan berani berada di tengah konflik. Apalagi, sosoknya sudah terlanjut dikenal publik sebagai figur yang memiliki track record cukup baik.

Hanya saja, Dahlan harus kuat dari sisi koherensi material dan struktural. Koherensi material mengacu pada seberapa kuat pernyataan Dahlan mengenai adanya pemerasan yang dilakukan DPR terhadap anak buahnya. "Ini bisa dipenuhi dengan dukungan bukti yang kuat. Karena kalau hanya pernyataan itu sifatnya politis," jelasnya.

Sementara untuk koherensi struktural mengacu pada konsistensi pernyataan yang dilontarkan Dahlan. Jika beberapa waktu lalu Dahlan sempat menyebut 10 nama dan tiba-tiba berubah menjadi hanya 8 nama, akan membuat publik bertanya-tanya dengan konsistensi pernyataannya.

"Inkonsistensi ini yang membahayakan Dahlan," tegasnya.

Kunci dari drama perseteruan ini terletak di tangan Dahlan. Badan Kehormatan DPR tidak bisa diharapkan bersikap tegas terhadap anggotanya yang melanggar kode etik. Sebab, kekuatan politik masih bermain. Drama ini juga tidak bisa dibiarkan berlangsung terlalu lama.Jika terlalu lama hanya akan menjadi gelembung politik.