Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf masih merancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja klaster ketenagakerjaan. Hingga kini, sejumlah rumor atas pembahasan undang-undang sapu jagat tersebut terus berkembang, salah satunya terkait penghapusan pesangon.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membantah pemerintah akan menghilangkan pesangon dalam Omnibus Law. Menurutnya, isi Omnibus Law akan disampaikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

"Enggak. Enggak benar pesangon dihilangkan. Pada saatnya Kemenko akan sampaikan kepada publik," ujar Ida saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (14/1).

Ida mengatakan, sejauh ini Omnibus Law belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Sehingga belum ada satu pun Omnibus Law yang sudah dibahas secara resmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"DPR sendiri kan juga belum memutuskan prolegnas, list nya belum. Prioritas 2020 belum. Kami akan ikuti proses yang ada di DPR kapan pemerintah akan sampaikan ke DPR setelah prolegnas disepakati kemudian prioritas 2020 disepakati Omnibus Law masuk baru kemudian DPR sama pemerintah akan ketemu," jelasnya.

Waktu Kerja 8 Jam

Ida juga menanggapi, waktu kerja 8 jam yang beberapa waktu lalu banyak mendapat penolakan. Menurutnya, jam kerja buruh maupun karyawan tetap 40 jam dalam satu minggu. Namun, ada fleksibilitas terhadap pekerjaan yang pada dasarnya tidak bekerja 8 jam per hari.

"Jam kerja tetap saja, jam kerja paling lama 8 jam dalam satu hari, dalam satu minggunya 40 jam. Bagaimana dengan pekerjaan yang jam kerjanya kurang dari itu? Maka di sini pemerintah akomodasi karena fleksibilitas itu," jelasnya.

"Jadi pemerintah mengakomodasi pekerjaan yang kurang dari 8 jam dan kurang dari 40 jam dalam seminggu. Ini kan di banyak negara fleksibilitas itu ada. Tapi secara umum pekerjaan jam kerja itu 8 jam, paling lama," tandasnya.