Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600.000 sebagai bantuan atau kompensasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak mengunakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dana BSU bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Saya tegaskan kembali, ini bukan uang iuran pekerja yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida dikutip Rabu (14/9).

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menambahkan, dana BSU sama sekali tak menyentuh iuran pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.

“Ingat ya, bahwa BSU ini tidak pakai uang peserta BPJS, bukan uang pekerja, jadi pakai dana APBN,” tegasnya.

Menurut Putri, Kemnaker tengah meminta data penerima BSU tahap dua kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data tahap pertama diterima Kemnaker pada awal September 2022.

“Tahap kedua data kami minta ke BPJS Ketenagakerjaan dijanjikan besok Kamis akan masuk jumlahnya berapa belum pasti,” ucapnya.

Penyaluran BSU

Pemerintah mulai menyalurkan BSU pengalihan subsidi BBM secara bertahap. Tahap pertama didistribusikan kepada 4.112.052 pekerja setelah dilakukan pemadanan data per 12 September 2022.

Data awal yang diterima Kemnaker dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pendistribusian BSU tahap pertama sebanyak 5.099.915. Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja sebanyak Rp600.000 untuk empat bulan. Artinya, setiap bulan, pekerja mendapatkan BSU sebesar Rp150.000.

Menteri Ketenagakerjaan RI menjelaskan BSU yang diberikan kepada para pekerja merupakan bukti bahwa negara hadir membantu warga yang kesulitan terdampak kenaikan harga BBM.

“Pemerintah tidak pernah tidak hadir pada situasi sesulit apapun yang dihadapi oleh para pekerja,” kata dia.