Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menag Sebut Rendahnya Realisasi Sertifikasi Halal Karena Lembaga Pemeriksa Terbatas

Menag Sebut Rendahnya Realisasi Sertifikasi Halal Karena Lembaga Pemeriksa Terbatas label halal. REUTERS

Merdeka.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat jumlah pendaftar sertifikasi halal semester I-2020 hanya mencapai 4.464 pendaftar. Sementara data sertifikasi halal yang sudah selesai diterima kepada para pelaku usaha baru 296 sertifikat.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, kenapa realisasi sertifikat halal yang diterima masih sedikit, dikarenakan masih banyak hambatan, di antaranya terbatasnya Lembaga pemeriksa sertifikasi halal hanya MUI.

"Memang masih ada beberapa hambatan, tapi dalam waktu dekat kalau undang-undang tentang hak cipta kerja ini bisa disahkan insyaAllah tidak akan ada masalah lagi, dan waktunya kita percepat tadinya 93 hari menjadi 21 hari saja mudah-mudahan bisa terpenuhi," kata dalam penandatangan Nota Kesepahaman sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil, di Kementerian Agama, Kamis (13/8).

Untuk itu, pihaknya akan memasukkan sertifikasi halal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Selain untuk mempercepat proses sertifikasi halal, pemerintah juga bisa memperluas Lembaga pemeriksa sertifikasi halal.

"Lembaga pemeriksa kita buat bisa Sucofindo, kemudian bisa juga universitas-universitas yang punya lab, dan ormas-ormas Islam yang bisa berfungsi sebagai lembaga pemeriksa halal, dengan begini kita harapkan bisa menjadi lebih cepat," ujarnya.

Dirinya mengaku telah diberi arahan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sekaligus sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait memasukkan ormas-ormas Islam berbadan hukum untuk ikut andil dalam membantu mempercepat sertifikasi halal. Elemen ormas tersebut seperti Tim fatwa Muhammadiyah yang bisa berkolaborasi dengan Tim Fatwa MUI, sehingga nanti standarisasinya tidak menyimpang dan masih sama.

"Saya kemarin siang sudah mengatakan kepada wakil Presiden beliau juga ketua MUI beliau memberikan beberapa petunjuk, bagaimana supaya diaplikasikan dengan baik tanpa mengganggu standar yang ada, beliau mengatakan benderanya tetap bendera MUI dalam wadah MUI tapi di dalamnya ada elemen-elemen ormas-ormas Islam yang bersertifikat," jelasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya

Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Baca Selengkapnya
Pemprov Sumsel Siapkan 1.000 Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM

Pemprov Sumsel Siapkan 1.000 Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7% populasi beragama muslim.

Baca Selengkapnya
Pelaku Usaha Kaget Pemerintah Tiba-Tiba Wajibkan PKL-UMKM Kantongi Sertifikat Halal

Pelaku Usaha Kaget Pemerintah Tiba-Tiba Wajibkan PKL-UMKM Kantongi Sertifikat Halal

Terlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya

Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Baca Selengkapnya
Banyak Pelaku UMKM Minta Kewajiban Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Kata Wapres Ma'ruf

Banyak Pelaku UMKM Minta Kewajiban Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Kata Wapres Ma'ruf

Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.

Baca Selengkapnya
PKL Wajib Punya Sertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2024

PKL Wajib Punya Sertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2024

Pemerintah mewajibkan PKL dan UMKM memiliki sertifikat halal

Baca Selengkapnya
Menteri Teten Minta Aturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Alasannya

Menteri Teten Minta Aturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Alasannya

Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Tarik Barang Jualan PKL dan UMKM yang Tak Punya Sertifikat Halal

Pemerintah Bakal Tarik Barang Jualan PKL dan UMKM yang Tak Punya Sertifikat Halal

Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Aturan Wajib Sertifikat Halal untuk UMKM Tidak Diperpanjang, Tetap Berlaku Oktober 2024

Aturan Wajib Sertifikat Halal untuk UMKM Tidak Diperpanjang, Tetap Berlaku Oktober 2024

Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.

Baca Selengkapnya