Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyoroti dana APBD yang masih mengendap di perbankan hingga Rp278 triliun. Jokowi menilai dana Rp278 triliun sangat besar jika hanya disimpan di bank.
Padahal jika dana tersebut dibelanjakan, maka akan menumbuhkan perekonomian di daerah. Terlebih, saat ini situasi perekonomian global sedang tertekan. Semestinya, stimulus fiskal berupa dana dari APBD segera dicairkan untuk memacu kegiatan ekonomi masyarakat.
"Saya sudah perintahkan ke Mendagri (Tito Karnavian), tolong ini cek satu per satu ada persoalan apa," ujar Jokowi. Menurut Jokowi, hingga akhir November 2022, total realisasi belanja daerah baru mencapai 62 persen, sedangkan belanja pemerintah pusat baru sebesar 76 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu penyebab realisasi belanja APBD rendah karena saat pertengahan 2022, pemerintah mengalihkan alokasi dana penanganan Covid-19 untuk keperluan program lain.
"Ada alokasi untuk penanganan Covid-19 yang relatif sudah bisa lebih tertangani, kemudian kita minta alihkan untuk program lain," kata Airlangga di lingkungan Istana Negara, Jakarta.
Selain pengalihan dana penanganan COVID-19, kata Airlangga, pemerintah juga mengalokasikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk subsidi transportasi bagi pemerintah daerah guna mengantisipasi inflasi.
"Penanganan subsidi transportasi agar biaya angka inflasi tidak naik. Kemarin kita sudah rapatkan tentang 15 daerah yang inflasinya lebih tinggi dari nasional," ujar dia, tanpa memerinci 15 daerah tersebut.
Namun, Airlangga optimis realisasi APBD dalam satu bulan terakhir di 2022 akan meningkat. Pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait upaya-upaya yang harus dilakukan. "Nanti kita dorong di Desember ini harus digenjot," kata dia.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per Oktober 2022, Jawa Timur menjadi Pemprov dengan jumlah dana mengendap tertinggi. Jumlahnya diperkirakan di atas Rp30 triliun tetapi masih di bawah Rp40 triliun.
Posisi tersebut diikuti Pemprov Jawa Barat dengan dana mengendap lebih dari Rp20 triliun tetapi masih di bawah Rp30 triliun. Di urutan ketiga, ada Pemda Jawa Tengah yang memiliki dana terparkir di bank di atas Rp20 triliun.
Kemudian di urutan keempat, ada Pemprov DKI Jakarta yang memiliki dana mengendap di perbankan sekitar Rp20 triliun. Sedangkan di urutan kelima ada Pemprov Kalimantan Timur dengan dana mengendap sekitar Rp20 triliun.
"Ini beberapa memang ada jumlah dana yang cukup besar di perbankan dan mungkin harus dilihat lebih teliti lagi, apakah ini temporer atau permanen," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Sulawesi Barat menjadi Pemprov dengan dana mengendap di perbankan terendah di bulan Oktober. Jumlahnya diperkirakan dibawah 10 triliun.
Pemda Sulbar tidak sendiri, karena ada beberapa Pemda lain yang dana terparkir di perbankannya tidak banyak. Misalnya Pemprov Kalimantan Utara, Pemprov Maluku, Pemprov Maluku Utara, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Bangka Belitung, Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Bengkulu dan Pemprov Lampung. [idr]
Baca juga:
Ini 5 Provinsi dengan APBD Paling Banyak Mengendap di Bank
Pemkab Bogor dan DPRD Putuskan APBD Tahun 2023, Ini Besarannya
Banggar DKI Jakarta Sepakati APBD 2023 Rp83,78 Triliun
Disentil Jokowi Soal Serapan APBD Rendah, Tito Bakal Terjunkan Tim
Tiap Tahun Jokowi Marah Gara-Gara APBD Triliunan Rupiah 'Parkir di Bank'
Ini Penyebab Dana Pemda Rp278 Triliun Mengendap di Bank dan Buat Jokowi Marah
Advertisement
Bocoran Sri Mulyani: Pemerintah Segera Umumkan Pandemi Covid-19 Berakhir
Sekitar 8 Jam yang laluWamen BUMN Beberkan Keuntungan Sinergi RSPP dengan Mayo Clinic Amerika Serikat
Sekitar 8 Jam yang laluUMKM Binaan BUMN Bakal Diboyong ke Pameran Luar Negeri, Termasuk Arab Saudi & Belanda
Sekitar 9 Jam yang laluAturan Erick Thohir: Belanja BUMN di Bawah Rp14 Miliar Harus Mengutamakan UMKM
Sekitar 10 Jam yang laluCerita PNS Gadai SK untuk Kredit Rumah: Sisa Gaji Tinggal Rp1 Juta per Bulan
Sekitar 10 Jam yang laluDukung Ketahanan Pangan, Pupuk Indonesia Pertahankan Peringkat AAA dari Fitch Ratings
Sekitar 11 Jam yang laluBegini Cara Mendaftar Sambungan Jargas untuk Rumah Tangga dan UMKM di Yogyakarta
Sekitar 11 Jam yang laluIkut Arahan Erick Thohir, UMKM Binaan BUMN Bakal Mejeng di Sarinah Setiap Bulan
Sekitar 11 Jam yang laluPasokan Semen di Indonesia Berlebih, Produksi 120 Juta Ton & Kebutuhan 62 Juta Ton
Sekitar 11 Jam yang laluLion Air Selidiki Insiden Pesawat Tabrak Atap Garbarata Bandara Mopah Merauke
Sekitar 11 Jam yang laluKemenko Perekonomian: Penahanan Dolar Hasil Ekspor 3 Bulan Bukan Kontrol Devisa
Sekitar 12 Jam yang laluKekhawatiran Pembukaan Ekonomi China Tak Berdampak Signifikan ke RI
Sekitar 13 Jam yang laluBripka HK Ditetapkan Menjadi Tersangka Kasus Selingkuhi Istri Hingga KDRT
Sekitar 2 Jam yang laluPolisi Bali Tertidur di Pinggir Jalan, Motor Raib Digondol Maling
Sekitar 6 Jam yang laluPengajuan Pelat RF, QH dan IR Dibuka Lagi Februari 2023, Tidak untuk Mobil Pribadi
Sekitar 14 Jam yang laluDetik-detik Polisi Bersenpi Laras Panjang Bekuk Preman Resahkan Sopir Truk di Jakbar
Sekitar 16 Jam yang laluBesok, Hendra Kurniawan Cs Dengar Tuntutan Jaksa Terkait Obstruction Of Justice
Sekitar 8 Jam yang laluSoal Isu 'Gerakan Bawah Tanah' Kasus Sambo, Mahfud: Tunggu Vonis
Sekitar 13 Jam yang laluVIDEO: Eliezer Minta Maaf ke Ayah, Karena Peristiwa Ini Harus Kehilangan Pekerjaan
Sekitar 17 Jam yang laluVIDEO: Emosi Eliezer ke Sambo "Bharada Pangkat Rendah, Saya Diperalat Jenderal"
Sekitar 17 Jam yang laluBesok, Hendra Kurniawan Cs Dengar Tuntutan Jaksa Terkait Obstruction Of Justice
Sekitar 8 Jam yang laluCEK FAKTA: Hoaks Presiden Jokowi Bebaskan Bharada E dari Jerat Hukum
Sekitar 17 Jam yang laluVIDEO: Eliezer Minta Maaf ke Ayah, Karena Peristiwa Ini Harus Kehilangan Pekerjaan
Sekitar 17 Jam yang laluVIDEO: Emosi Eliezer ke Sambo "Bharada Pangkat Rendah, Saya Diperalat Jenderal"
Sekitar 17 Jam yang laluVIDEO: Eliezer Minta Maaf ke Ayah, Karena Peristiwa Ini Harus Kehilangan Pekerjaan
Sekitar 17 Jam yang laluVIDEO: Emosi Eliezer ke Sambo "Bharada Pangkat Rendah, Saya Diperalat Jenderal"
Sekitar 17 Jam yang laluVIDEO: Judul Pleidoi Bharada E "Apa Harga Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara"
Sekitar 17 Jam yang laluAntisipasi Penyakit Ngorok, Dinas Pertanian Madina Maksimalkan Penyuntikan Vaksin
Sekitar 1 Hari yang lalu5 Juta Dosis Vaksin IndoVac Sudah Disebar ke Masyarakat, 2 Juta Sudah Disuntikkan
Sekitar 2 Hari yang laluKronologis Perusakkan Bus Arema FC oleh Oknum Suporter: Dilempar Batako dan Dikejar Pakai Motor
Sekitar 5 Jam yang laluBRI Liga 1: Luis Milla Happy Bisa Reuni dengan Rezaldi Hehanussa di Persib
Sekitar 7 Jam yang laluAdvertisement
Advertisement
AM Hendropriyono
Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen NegaraMoch N. Kurniawan
Dosen Ilmu Komunikasi Swiss German University
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami