Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyoroti dana APBD yang masih mengendap di perbankan hingga Rp278 triliun. Jokowi menilai dana Rp278 triliun sangat besar jika hanya disimpan di bank.

Padahal jika dana tersebut dibelanjakan, maka akan menumbuhkan perekonomian di daerah.

Terlebih, saat ini situasi perekonomian global sedang tertekan. Semestinya, stimulus fiskal berupa dana dari APBD segera dicairkan untuk memacu kegiatan ekonomi masyarakat.

"Saya sudah perintahkan ke Mendagri (Tito Karnavian), tolong ini cek satu per satu ada persoalan apa," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, hingga akhir November 2022, total realisasi belanja daerah baru mencapai 62 persen, sedangkan belanja pemerintah pusat baru sebesar 76 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu penyebab realisasi belanja APBD rendah karena saat pertengahan 2022, pemerintah mengalihkan alokasi dana penanganan Covid-19 untuk keperluan program lain.

"Ada alokasi untuk penanganan Covid-19 yang relatif sudah bisa lebih tertangani, kemudian kita minta alihkan untuk program lain," kata Airlangga di lingkungan Istana Negara, Jakarta.

Selain pengalihan dana penanganan COVID-19, kata Airlangga, pemerintah juga mengalokasikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk subsidi transportasi bagi pemerintah daerah guna mengantisipasi inflasi.

"Penanganan subsidi transportasi agar biaya angka inflasi tidak naik. Kemarin kita sudah rapatkan tentang 15 daerah yang inflasinya lebih tinggi dari nasional," ujar dia, tanpa memerinci 15 daerah tersebut.

Namun, Airlangga optimis realisasi APBD dalam satu bulan terakhir di 2022 akan meningkat. Pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait upaya-upaya yang harus dilakukan. "Nanti kita dorong di Desember ini harus digenjot," kata dia.

5 Provinsi dengan Dana APBN Paling Banyak Mengendap di Bank

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per Oktober 2022, Jawa Timur menjadi Pemprov dengan jumlah dana mengendap tertinggi. Jumlahnya diperkirakan di atas Rp30 triliun tetapi masih di bawah Rp40 triliun.

Posisi tersebut diikuti Pemprov Jawa Barat dengan dana mengendap lebih dari Rp20 triliun tetapi masih di bawah Rp30 triliun. Di urutan ketiga, ada Pemda Jawa Tengah yang memiliki dana terparkir di bank di atas Rp20 triliun.

Kemudian di urutan keempat, ada Pemprov DKI Jakarta yang memiliki dana mengendap di perbankan sekitar Rp20 triliun. Sedangkan di urutan kelima ada Pemprov Kalimantan Timur dengan dana mengendap sekitar Rp20 triliun.

"Ini beberapa memang ada jumlah dana yang cukup besar di perbankan dan mungkin harus dilihat lebih teliti lagi, apakah ini temporer atau permanen," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Sulawesi Barat menjadi Pemprov dengan dana mengendap di perbankan terendah di bulan Oktober. Jumlahnya diperkirakan dibawah 10 triliun.

Pemda Sulbar tidak sendiri, karena ada beberapa Pemda lain yang dana terparkir di perbankannya tidak banyak. Misalnya Pemprov Kalimantan Utara, Pemprov Maluku, Pemprov Maluku Utara, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Bangka Belitung, Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Bengkulu dan Pemprov Lampung.