Merdeka.com - Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memprediksi eskalasi perang dagang masih akan berlanjut di tahun 2020. Hal ini menyebabkan kontraksi ekspor yang terjadi di 2019 bakal berlanjut di 2020.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan, eskalasi perang dagang tersebut justru bakal mendorong kinerja ekspor sejumlah komoditas, yakni batubara dan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

"Untuk harga komoditas di luar minyak terutama sawit dan batubara kita perkirakan akan ada sedikit peningkatan secara marginnya," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Rabu (20/11).

Dia menjelaskan, perang dagang yang berkelanjutan akan semakin menekan kinerja keuangan korporasi di banyak negara, khususnya China. "Perang dagang yang memaksa banyak negara untuk melakukan penghematan di antaranya China akan mengarah untuk memilih bahan baku energi yang lebih murah, salah satunya batu bara," jelas dia.

Selain itu, meningkatnya tarif impor minyak kedelai AS oleh China akan mendorong permintaan terhadap produk substitusinya, khususnya minyak sawit. "Karena dia (tarif impor minyak keledai) meningkat beralih juga untuk memilih sawit," ungkapnya.

Sementara untuk India, negosiasi bilateral dengan Indonesia tahun ini telah menghasilkan kesepakatan penurunan tarif impor minyak sawit Indonesia dari 40 persen menjadi 37,5 persen, dan produk olahan sawit dari 50 persen menjadi 45 persen. Kesepakatan ini berpotensi mendorong ekspor minyak sawit Indonesia ke India, walaupun masih relatif marginal.

Dengan begitu, CORE melihat ada potensi perbaikan kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2020. Namun masih sangat terbatas dan sangat bergantung pada perkembangan ekonomi global tahun depan yang masih penuh ketidakpastian.

Pengaruh Perang Dagang ke Pertumbuhan Ekonomi

Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, menyebutkan bahwa untuk menjadi lima negara terbesar di dunia pada 2025, ekonomi Indonesia harus mampu tumbuh sebesar 7 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi itu setara sekitar USD 7 triliun pada Produk Domestik Bruto (PDB).

Rizal mengatakan, apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bergerak di kisaran 5-6 persen pada 2025, maka pendapatan PDB hanya berkisar pada USD 3-5 triliun saja. Untuk itu, pemerintah perlu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 7 persen.

"Untuk tahun 2025, lima tahun di Indonesia harus memiliki 7 persen per tahun. Apakah perhitungannya besar dunia dan juga mengkategorikan pendapatan masyarakat," ujarnya dalam acara Indonesia Economic Forum, di Jakarta, Rabu (20/11).

Namun diakuinya, untuk menyongsong pertumbuhan sebesar 7 persen per tahun cukup berat. Mengingat ketidakpastian global masih belum selesai, utamanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

"Walaupun ada tantangan tetap solid dan Indonesia (pertumbuhan ekonomi) masih sekitar tumbuh 5 persen, tapi itu tidak cukup, Kita harus mencapai USD 7 triliun pada 2025," tandasnya.