Merdeka.com - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, Indonesia memiliki 135 juta angkatan kerja. Adapun 90 persen di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

"Angkatan kerja sebesar 135 juta, 90 persen belum pernah mengikuti pelatihan yang bersertifikat. 90 persen ini ekuivalen dengan 120 juta orang angkatan kerja kita," ujar Puspa dalam diskusi daring, Jakarta, Jumat (26/2).

Selanjutnya, dari jumlah tersebut 16 persen merupakan anak muda. Atau angkatan kerja dengan usia maksimal 25 tahun. Adapun angkatan kerja tidak memiliki sertifikat mayoritas berada di perkotaan.

"Jadi kalau kita lihat 16 persen anak muda berusia 25 tahun. Kemudian 44 persen SMA ke atas dan 55 persen lokasinya ada di perkotaan. Sekali lagi mereka ini 90 persen belum mengikuti pelatihan bersertifikat," jelas Puspa.

Puspa menambahkan, pelatihan bersertifikat sangat dibutuhkan agar mampu bersaing di dunia kerja. Hal ini juga merupakan suatu keunggulan karena bisa menunjukkan keunggulan yang dimiliki.

"Kalau kita bayangkan kita lulusan SMA atau lulusan S1 maka bekal memasuki lapangan kerja adalah jasa. Kalau punya sertifikat ini bisa menjadi keunggulan karena bisa menunjukkan keahlian spesifik yang teman-teman coba dapatkan," tandasnya.

Kemnaker dan BNSP Sepakati Standar Sertifikasi Pelatihan Kerja di BLK

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Binalattas Kemnaker RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) type 2 atau P2 di Balai Latihan Kerja (BLK).

Kesepakatan ini menandakan Kemnaker dan BNSP memiliki komitmen terkait skema standar pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi di BLK. Hal ini dilakukan dalam upaya menyamakan standar skema pelaksanaan pelatihan kerja di seluruh Indonesia.

"Saya gembira sekarang sudah ada penetapan skema sertifikasi. Dengan adanya kesepakatan bersama ini, kita berkomitmen memberikan jaminan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan BLK akan mempunyai standar yang sama yaitu standar yang dibutuhkan dunia kerja," kata Dirjen Binalatas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, di Kantor BNSP, Jakarta, pada Kamis (25/6).

Terkait dengan kondisi pandemi Covid-19, Dirjen Bambang mengemukakan bahwa pihaknya tidak hanya mengembangkan program-program pelatihan secara offline, tetapi juga online.

"Ini saya harapkan skema pelatihan secara online ini juga nanti diikuti oleh LSP. Jadi kalau pelatihan di BLK nanti online, sertifikasinya juga online. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan tugas-tugas pelatihan dan sertifikasi secara masif," katanya.

Sementara Kepala BNSP, Kunjung Masehat, mengatakan, dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan skema pelaksanaan pelatihan di semua daerah dilakukan secara sama. Pelatihan otomotif sepeda di Papua dan Aceh, misalnya, maka dilakukan dengan skema pelaksanaan pelatihan yang sama.

"Dengan penandatangan ini, nantinya skema pelatihan di semua daerah sama, dan dengan menggunakan tiga pendekatan. Bisa dengan pendekatan KKNI, okupasi, atau berupa pendekatan klaster. Kalau selama ini ada standar, tapi dalam pelaksanaannya berbeda. Saya harap setelah ini tidak akan lagi terjadi perbedaan skema pelatihan," terang Kunjung.

Menurutnya, sertifikasi yang diberikan oleh pihaknya merupakan proses akhir dari sebuah pengakuan. Oleh karena itu, BNSP melalui LSP menjamin terhadap kualitas pelaksanaan sejak pelatihan sampai selesai, yakni saat melakukan skema dan sertifikasi. Pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan oleh 30 Kepala BLK dan Ketua LSP P2 BLK secara virtual.