Mau Terapkan Pajak Karbon, Indonesia Ternyata Belum Punya Roadmap
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhmad Misbakhun meminta pemerintah fokus membuat roadmap mengenai bursa karbon. Sebab, jelang perdagangan bursa karbon yang direncanakan akan dimulai pada September, belum ada roadmap mengenai bursa karbon tersebut.
"Tiba-tiba Indonesia bicara carbon tax tanpa punya roadmap karbon itu sendiri, bagaimana mungkin?" ujar Misbakhun, dalam diskusi publik mengenai Bursa Karbon, Jakarta Pusat, Kamis (11/5).
Dia menuturkan, China sebagai negara yang sempat tidak bergabung dalam Paris Agreement, namun meminta waktu sampai 2050 untuk menerapkan carbon tax. Alasannya, karena negara membutuhkan transisi, dari energi yang sudah terpasang menjadi energi terbarukan.
Politikus Golkar itu menekankan agar pemerintah wajib mengetahui substansi dari bursa karbon. Sehingga, peraturan yang dibuat tidak terkesan lompar-lompat.
Hal lain yang menjadi kritik Misbakhun jelang perdagangan bursa karbon yaitu penyelenggara, regulator, hingga pengawas, diserahkan kepada Bursa Efek Indonesia. Padahal menurutnya, bursa efek dengan bursa karbon adalah entitas yang berbeda.
Seluruh calon penyelenggara, ucapnya, idealnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam ekosistem baru bursa karbon. Sehingga menurutnya, penyelenggara bursa efek tidak otomatis bisa menjadi penyelenggara bursa karbon. "Ini tidak sama dengan pengertian bursa efek," ucapnya.
"Menurut saya harus diingatkan kepada OJK. Bursa efek juga belum punya izin sebagai penyelenggara bursa karbon," sambungnya.
Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan terkait bursa karbon dalam rangka mengantisipasi risiko perubahan iklim.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan dengan diterbitkannya peraturan OJK pada Juni, maka perdagangan karbon sudah bisa dilakukan pada bulan September tahun ini. Dalam waktu yang bersamaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tengah melakukan finalisasi berbagai infrastruktur pendukung perdagangan karbon.
"Harapannya pada September sudah ada perdagangan perdana yang rencana awal akan dilakukan antara lain dengan perdagangan launching hasil dari yang sudah diakui dalam bagian dari result payment sebesar 100 juta ton CO2," kata Mahendra, dalam Konferensi pers KKSK di kantor LPS, Jakarta, Senin, (8/5).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Butuh Suntikan Modal Asing untuk Percepatan Transisi Energi Baru dan Terbarukan
Dampak perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.
Baca SelengkapnyaPertagas Turunkan Emisi Karbon 11 Persen, Begini Strategi Dijalankan Perusahaan
Pertagas akan terus berkomitmen dalam menyalurkan energi yang andal ke berbagai industri strategis tanah air.
Baca SelengkapnyaPemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan
Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres
Penundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Aturan Penyimpanan Karbon, Ini Fungsinya
Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi CO2 dari berbagai sektor industri.
Baca SelengkapnyaIndonesia Kalah dari Filipina dalam Pemanfataan Energi Panas Bumi, Cek Faktanya
Filipina mampu mengembangkan dan memanfaatkan panas bumi dengan baik untuk kelistrikan di negaranya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Turunkan Target Bauran Energi Baru Terbarukan, Apa Dampaknya?
Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca Selengkapnya16 Februari: Hari Protokol Kyoto, Perjanjian Internasional Kurangi Polutan
Dibutuhkan komitmen setiap negara untuk mengurangi gas polutan.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya