Merdeka.com - Kondisi perpajakan di Indonesia bisa dibilang cukup mengenaskan. Besarnya jumlah penduduk Indonesia tidak sejalan dengan tingkat penerimaan pajaknya dari warga negara. Padahal, idealnya, pajak menjadi sumber dana pembangunan yang hasilnya nanti akan kembali dirasakan masyarakat.

Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara selain dari utang. Dengan rajinnya masyarakat membayar pajak, tidak menutup kemungkinan utang negara bisa berkurang.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan setiap tahunnya selalu dihadapkan pada tantangan besar yakni memaksimalkan penerimaan pajak yang selama ini diakui masih sangat rendah. Terlebih, pajak masih menjadi instrumen utama dalam penerimaan negara.

Mantan Hakim Konstitusi Mahfud MD menilai pemerintah sebetulnya tidak perlu mengutang pada asing seandainya rasio penerimaan pajak tinggi. Minimal, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa menyentuh angka 15 persen. Tapi nyatanya, rasio pajak masih berkisar di angka 11-12 persen.

Data Ditjen Pajak, ada 60 juta orang yang sudah masuk kategori di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun, baru 25 persen wajib pajak individu yang memenuhi kewajibannya. Dengan begitu, masih ada 40 juta orang yang belum bayar pajak, dan yang menyerahkan SPT baru 8,8 juta orang.

Salah satu penyumbang pajak terbesar tentunya para wajib pajak kaya. Maka penambahan jumlah golongan ini berpotensi meningkatkan dana penerimaan pajak yang bisa digunakan untuk pembangunan nasional.

Menurut data Forbes, secara total di 2016, harta 50 orang terkaya Indonesia ini mencapai USD 99 miliar atau setara Rp 1.337,5 triliun (USD 1=Rp 13.510), atau meningkat dari USD 92 miliar tahun lalu. Angka ini hampir menyamai target penerimaan negara dari pajak dalam APBN-P 2016.

Lalu bagaimana cara agar para orang kaya di Indonesia bisa bertambah? Sejumlah caranya tentu dengan mengimpor mereka. Ini yang harus dibenahi pemerintah agar orang kaya dunia mau tinggal di Indonesia.