Masuk tim kampanye Pilpres 2019, menteri diminta pintar bagi waktu
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap masuknya sejumlah menteri dalam tim kampanye nasional calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak sampai mengganggu kinerjanya di dalam sisa masa jabatan hingga 2019.
Sebab, dirinya khawatir jika masuk dalam tim kampanye, maka tugas sebagai menteri terabaikan. Sebab, dalam berkampanye terlebih untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) akan memakan banyak waktu.
"Saya sih khawatir tugas publik tidak tertangani. Soalnya timses (tim sukses) itu kan harus konsen," ujar dia di Hotel Veranda, Jakarta, Selasa (21/8).
Oleh sebab itu, dirinya meminta agar menteri yang masuk dalam tim kampanye capres-cawapres bisa mengatur waktu. Dengan demikian, tidak ada tugas sebagai menteri yang terabaikan lantaran sibuk kampanye.
"Tentunya pembagian tugas jadi penting ya. Yang penting semoga bisa bagi waktu, karena dua hal itu penting. Tugas negara sebagai menteri dan tugas sebagai timses. Tim di kementerian dan tim di politik harus sama sama bagus biar bisa beriringan," kata dia.
Namun demikian, pengusaha tidak mau mengambil pusing terkait hal ini. Menurut dia yang paling penting bagi pengusaha ke depannya pemerintah jangan lagi mengeluarkan aturan yang menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha.
"Saya sih tidak terlalu pusing soal ini. Kita itu yang pusing kalau pemerintah bikin aturan yang aneh aneh. Yang timbulkan keresahan," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaJokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Pastikan Pelantikan Presiden-Wapres 2024 Digelar di IKN
Basuki juga memastikan acara peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus akan digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep Nyoblos Pilpres 2024 di DKI: Saya Orang Jakarta
Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, pencoblosan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres 2024 akan diselenggarakan pada Rabu 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan
Jokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca Selengkapnya