Merdeka.com - Pemerintah belum bisa lepas dari ketergantungan terhadap pinjaman alias utang luar negeri. Sederet proyek kementerian diajukan untuk mendapat suntikan dana asing.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut beberapa proyek yang sudah diajukan untuk lima tahun ke depan. Untuk program kebutuhan air minum dan sanitasi sebesar USD 5 miliar atau sekitar Rp 64.822 triliun, jalan tol USD 3 miliar atau sekitar Rp 38.893 triliun, konektivitas jembatan dan jalan USD 2 miliar atau sekitar Rp 25.929 triliun, waduk di 49 titik USD 1,5 miliar atau sekitar Rp 19.446 triliun.

Untuk penanggulangan banjir sekitar USD 1,6 miliar atau Rp 20.743 triliun, dan untuk perumahan USD 1 miliar atau sekitar Rp 12.964 triliun.

Basuki menjelaskan, pemerintah akan memanfaatkan utang luar negeri saat ini. Alasannya, ke depannya Indonesia akan masuk ke negara berpendapatan menengah atau middle income, otomatis tidak akan mendapat fasilitas utang luar negeri dengan bunga murah.

"Ini belum final (pembahasannya) dan kita harus memanfaatkan utang LN yang murah karena kita akan masuk ke negara middle income. Kalau sudah masuk ke negara middle income, kita enggak akan punya fasilitas (bunga murah) itu lagi. Itu tadi arahan ya pak menko," ucap Basuki di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan Pera) membutuhkan anggaran Rp 650 triliun untuk belanja selama 5 tahun ke depan. Tahun ini kementerian yang dipimpinnya mendapat alokasi anggaran belanja Rp 118 triliun.

"Itu agar aman saja, kita belum tahu kan rupiah 5 tahun ke depan berapa," ujar Basuki.