Merdeka.com - Dalam program penghematan nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cukup jelas melarang mobil dinas di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD, untuk menggunakan BBM bersubsidi atau jenis premium. Aturan ini berlaku terhitung mulai Jumat (1/6).

Namun, masih ada saja mobil dinas yang menggunakan BBM jenis premium. Pantauan merdeka.com di SPBU 34.12708 di jalan Tendean Mampang, Senin (4/6), mobil dinas berjenis Kijang Innova dengan nomor polisi B 1530 RFQ, tidak menggunakan stiker dan memilih menggunakan premium sebagai bahan bakarnya. Ternyata mobil tersebut milik institusi Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

"Saya sudah dengar kabar untuk menggunakan Pertamax, tapi ya dari kantor gitu saja (tidak digubris)," kata Sumarno, supir mobil tersebut.

Instruksi presiden tersebut nampaknya belum cukup ampuh dan dijalankan semua pihak yang berkepentingan. Dia mengaku hanya menjalankan tugas dari atasan untuk menggunakan premium bukan pertamax. "Saya hanya bawahan, atasan saja disuruh memakai pertamax," katanya.

Sebenarnya, dia mendapat jatah 40 liter setiap bulannya dan bisa diganti dengan pertamax bersamaan dengan kebijakan tersebut. Tetapi, atasan justru tidak memberikan instruksi untuk menggunakan pertamax.