Masalah Klasik Anggaran Negara Habis untuk Gaji PNS, Apa Solusinya?

Rabu, 8 Desember 2021 07:00 Reporter : Idris Rusadi Putra
Masalah Klasik Anggaran Negara Habis untuk Gaji PNS, Apa Solusinya? PNS. datakudatamu.wordpress.com

Merdeka.com - Pengelolaan keuangan negara terutama di daerah masih menjadi sorotan. Sebab, banyak uang negara tersebut habis hanya untuk membayar gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sementara, masyarakat tak merasakan dampak dari anggaran yang jumlahnya triliunan rupiah tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati pernah menyoroti belanja Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sejauh ini kedua alokasi dana tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Sri Mulyani mengutip data, belanja APBN yang dialokasikan ke luar Jawa dan Bali jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kontribusi pendapatan yang berasal dari daerah-daerah tersebut. Transfer APBN yang diberikan kepada daerah rupanya belum bisa mendorong pembangunan di daerah.

Menurut Sri Mulyani, pemanfaatan TKDD untuk Dana Alokasi Umum (DAU) di pemerintah daerah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebagian besarnya dipakai untuk belanja pegawai, alias membayar gaji PNS daerah.

"Kita juga melihat pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dengan indikasi besarnya belanja birokrasi seperti belanja pegawai dan belanja-belanja barang dan jasa yang rata -rata mencapai 59 persen daripada total anggaran daerah dalam 3 tahun terakhir," ungkap Sri Mulyani Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Baru-baru ini, Sri Mulyani mengakui bahwa selama ini keuangan daerah lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. Bahkan honor abdi negara atau PNS di setiap daerah bervariasi. Mulai dari Rp325.000 hingga Rp25 juta. Tak hanya itu, biaya perjalanan dinas PNS daerah lebih besar dari anggaran PNS di pemerintah pusat.

"Uang harian perjalanan dinas ini lebih tinggi 50 persen dari pemerintah pusat," ungkap Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (7/12).

2 dari 3 halaman

Masalah Klasik

Sebenarnya, masalah pengelolaan anggaran yang tak efektif ini sudah berlangsung lama. Pada 2013 silam, Kementerian Keuangan mengakui masih banyak kekurangan dalam hal pengelolaan uang negara.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho menyebut, ada beberapa kementerian/lembaga pemerintah yang setengah tahun pertama anggarannya, hanya habis untuk menggaji PNS.

"Masalah keuangan mendesak perlu diperbaiki, memperbaiki penyerapan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hingga tengah tahun, banyak keluar hanya untuk gaji, tunjangan PNS dan pemberdayaan untuk masyarakat belum banyak," kata Sonny dalam membuka konferensi AAIPI 2013, di gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/8/2013) lalu.

Kemenkeu menyadari, diperlukan peningkatan tata kelola anggaran, reformasi keuangan, serta reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas keuangan negara. Pengelolaan masih harus ditingkatkan karena tantangan ke depan semakin berat.

"Memang sudah banyak opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari kementerian lembaga dan pemerintah, tapi perlu ditingkatkan karena tantangan makin banyak," katanya.

Sonny meminta seluruh anggota audit pemerintah yang tergabung dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) membantu pemerintah pusat meningkatkan kualitas pelayanan penyerapan anggaran.

"Kondisi ini banyak berbagai kekurangan banyak yang harus dibenahi, tingkat pusat dan daerah. Harus sistematis dan terstruktur menyelesaikan hal ini," katanya.

3 dari 3 halaman

Lalu, Apa Solusinya?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani berencana melakukan reformasi kebijakan dalam semua lini. Salah satunya melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang telah disahkan pemerintah bersama DPR RI.

Lahirnya UU HKPD ini bermaksud mengatur belanja daerah diprioritaskan untuk pelayanan kepada masyarakat. Namun kata Sri Mulyani, tidak berarti pemerintah melakukan re-sentralisasi, sebaliknya menguatkan desentralisasi sebagai pilihan kebijakan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sehingga penggunaan APBD bisa lebih berkualitas dan bertanggungjawab pada kepentingan masyarakat. "Jadi ini tujuannya untuk meningkatkan kinerja daerah," kata dia.

Dalam beleid ini juga pemerintah bakal mengatur batasan maksimal belanja pegawai atau gaji PNS daerah sebesar 30 persen dari alokasi APBD. 

"Penguatan pada aspek ini ditujukan agar belanja daerah dapat semakin ditujukan untuk hal yang sifatnya produktif dan meningkatkan langsung kesejahteraan rakyat," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani memperkirakan pembatasan belanja pegawai pemerintah daerah (Pemda) yang diatur dalam UU HKPD yaitu sebesar 30 persen akan mengefisiensikan dana hingga Rp4,7 triliun. Selain itu, belanja infrastruktur pemda juga dibatasi menjadi 40 persen, sehingga diperkirakan mampu meningkatkan belanja infrastruktur publik sampai dengan Rp287,61 triliun.

"Berdasarkan masukan beberapa fraksi, pemerintah telah sepakat untuk memperpanjang masa transisi penerapan kebijakan tersebut hingga lima tahun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Jakarta, Selasa (7/12).

BACA JUGA:
{news_title}
[idr]

Baca juga:
Sri Mulyani: Pembatasan Belanja PNS Pemda Efisienkan Dana Rp4,7 Triliun
Sri Mulyani Tak Mau Anggaran Daerah Habis untuk Gaji PNS
Aturan Anyar, ini Besaran Terbaru Tunjangan PNS Widyaiswara
Cegah ASN Bolos, Bupati Mamberamo Raya Perintahkan Pembayaran Gaji Secara Manual
Sri Mulyani Bakal Batasi Gaji PNS Daerah Maksimal 30 Persen dari APBD

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini