Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, vaksinasi menjadi salah satu ikhtiar pemerintah untuk cepat keluar dari krisis kesehatan. Menurutnya, proses penyuntikan ini juga perlu dipercepat, mengingat lonjakan kasus aktif Covid-19 di Indonesia saat ini cukup tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan penambahan kasus positif Covid-19 pada Sabtu (3/7) sebanyak 27.913 kasus. Dengan pertambahan ini, akumulasi menjadi 2.256.851 kasus. Penambahan kasus positif berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 157.227 spesimen.

"Pencapaian kekebalan komunal tidak lepas dari peran aktif masyarakat mengikuti vaksinasi," kata Wapres Ma'ruf katanya dalam Webinar Menanti Kebangkitan Ekonomi Syariah, Minggu (4/7).

Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh lapisan ikut sukseskan program vaksinasi, bergotong royong, dan saling bahu-membahu antara Pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan vaksinasi. Sementara bagi yang telah memperoleh vaksinasi, agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kepada masyarakat, saya minta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terapkan 5-M dimana pun kita berada. Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas adalah kebiasaan baru kehidupan kita," tandasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengemukakan strategi percepatan vaksinasi melalui penyuntikan 1 juta dosis per hari dikejar pemerintah melalui penyediaan sentra hingga petugas keliling.

"Kita melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sentra vaksinasi secara khusus untuk daerah urban," katanya saat menjadi pembicara di Webinar "Strategi Mewujudkan 2 Juta Dosis Vaksinasi Covid-19" yang diselenggarakan Forum Aliniea secara virtual dan dipantau di Jakarta, Kamis (1/7).

Dia mengatakan, sentra vaksinasi saat ini tersebar di kota besar di seluruh provinsi untuk mendekatkan masyarakat pada pelayanan vaksinasi. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menghapus persyaratan domisili bagi peserta vaksinasi yang mengakses pelayanan di sentra milik pemerintah.

"Sekarang untuk vaksinasi di sentra milik pemerintah sudah tidak perlu lagi keterangan domisili," jelasnya.

Upaya mempercepat vaksinasi juga dijalankan pemerintah dengan menyediakan petugas vaksinasi keliling atau mobile hingga ke tingkat RT/RW. "Vaksinasi mobile ini dilakukan dengan koordinasi bersama RT/RW, nanti akan diumumkan setelah ada jadwal vaksinasinya kapan untuk warga setempat," ujarnya.