Ma'ruf Amin Soroti Mal Pelayanan Publik Masih Minim dan Terpusat di Pulau Jawa

Selasa, 28 Juni 2022 16:03 Reporter : Merdeka
Ma'ruf Amin Soroti Mal Pelayanan Publik Masih Minim dan Terpusat di Pulau Jawa Wapres Maruf Amin. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Sebanyak 17 instansi kementerian/lembaga dan BUMN menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU soal percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia, Senin 28 Juni 2022.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti kehadiran Mal Pelayanan Publik sebagai bagian dari program reformasi birokrasi, yang menurutnya masih terlalu minim. Menurut laporan yang diterimanya, hingga pertengahan Juni 2022, jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP, plus 2 MPP lain yang siap diresmikan.

"Artinya, baru terdapat 59 MPP atau sekitar 11 persen dari 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah," ujar Wapres Ma'ruf Amin, Selasa (28/6).

Selain itu, dia juga mencermati penyelenggaraan MPP yang ada saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, yakni 34 atau 60 persen dari 57 MPP. "Sehingga daerah-daerah yang ada di luar Jawa perlu mempercepat pembangunan MPP. Pada tahun 2024 nanti, kita sudah mencanangkan target 100 persen Mpp. Sudah dibangun di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Berikut daftar pimpinan instansi yang melakukan penandatanganan MoU percepatan MPP:

1. Menteri PANRB

2. Menteri Dalam Negeri

3. Sekretaris Mahkamah Agung

4. Menteri Keuangan

5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

6. Menteri Agama

7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

8. Jaksa Agung RI

9. Kepala Kepolisian Negara RI

10. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)

11. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

12. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

13. Kepala Perpustakaan Nasional RI

14. Direktur Utama BPJS Kesehatan

15. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

16. Direktur Utama PT Taspen

17. Direktur Utama PT PLN

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

[azz]

Baca juga:
Jelaskan Pengertian Gotong-Royong dan Manfaatnya, Menarik Dipelajari
Melihat Langsung Pelayanan Faskes Tingkat 1 BPJS Kesehatan
Moeldoko: KSP Jamin Pengaduan Terkait Implementasi Publik Ditindaklanjuti Pemerintah
Viral Keluarga Pasien Protes soal Oksigen, Ini Jawaban RSHS Bandung
Rencana PNS Kerja di Mana Saja Dikhawatirkan Ganggu Pelayanan Publik
Puan Minta ASN Pelayanan Publik Tak WFH Agar Pelayanan Masyarakat Tidak Terganggu

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini