Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil untuk mengurus sertifikasi halal. Pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2021 juga telah menetapkan pembebasan biaya sertifikasi bagi UMK.

"Sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2021 telah menetapkan pembebasan biaya sertifikasi bagi UMK. Saya menghimbau kepada seluruh pelaku UMK untuk mengurus sertifikasi halal," katanya dalam acara festival syawal LPPOM MUI 1442 H, Selasa (22/6).

Menurutnya, sertifikasi halal bagi UMK penting untuk meningkatkan daya saing dan menambah nilai produk. Dia harap produk UKM memperkuat ekonomi Indonesia. "Sehingga diharapkan produk UMK dapat menjadi penguat ekonomi Indonesia, baik dalam skala nasional maupun internasional," ucapnya.

Ma'ruf mengatakan, tak dapat dipungkiri bahwa sertifikat halal menjadi salah satu syarat produk untuk dapat diterima di negara-negara tujuan ekspor. Khususnya negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, termasuk negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

"Dalam kaitan ini pemerintah sedang mengupayakan untuk membuka pasar ekspor di negara-negara tersebut melalui penghapusan hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non-tarif. Oleh karena itu diharapkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Indonesia dapat diterima di semua negara tujuan ekspor," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati mengatakan masih ada kendala yang dialami UMK dalam mendapatkan sertifikat halal.

"Kesulitan yang dialami UMK yakni kurangnya pengetahuan tentang syarat sertifikat halal, keterbatasan akses informasi barang halal, masih sulit mendapat sumber daging dan produk turunannya yang bersertifikat halal di pasaran serta masalah biaya," jelas Muti.

Melalui acara Festival Syawal LPPOM MUI 1442 H tersebut, Muti mengatakan pihaknya membuka kesempatan bagi UMK untuk mengikuti sertifikasi halal. Secara daring, LPPOM MUI menerima pendaftaran dari 3.166 UMK, kemudian diseleksi menjadi 1.811 UMK peserta yang mendapatkan bimbingan teknis hingga menjadi 644 UMK memperoleh sertifikat halal.

"Tentu jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan peserta yang mendaftar dan jumlah UMK di Indonesia; tetapi kami berharap ini bisa memberi dukungan bagi UMK di Indonesia," ujarnya.