Ma'ruf Amin Beberkan Tantangan Wakaf Nasional

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator dan pengawas perwakafan tengah berupaya mengembangkan ekosistem perwakafan nasional. Namun hingga kini banyak tantangan yang harus dihadapi.

"Beberapa tantangan yang dihadapi saat ini di antaranya adalah pertama, membangun kepercayaan publik, yang kedua meningkatkan kapasitas dan kompetensi nazhir, yang ketiga literasi dan edukasi perwakafan, dan yang keempatnya harmonisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan," ujarnya, Jakarta, Jumat (7/5).

Kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf, kata Wapres Ma'ruf masih perlu untuk terus ditingkatkan. Hal ini diupayakan dengan pengembangan Good Waqf Governance, antara lain pertama melalui implementasi Waqf Core Principles yang mencakup transparansi akuntabilitas, dan pengawasan. Kedua pengembangan e-service atau layanan wakaf berbasis elektronik serta mengupayakan maximum impact bagi mauquf 'alaih.

"Pemerintah mengapresiasi dukungan dan kontribusi yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam memformulasikan Waqf Core Principles bersama BWI dan International Research of Training Institute-Islamic Development Bank," jelasnya.

Wapres Ma'ruf berharap ke depan Waqf Core Principles ini dapat dimplementasikan dengan lebih baik agar tata kelola lembaga-lembaga nazhir semakin meningkat dan pengelolaan harta wakaf, serta penyalurannya menjadi semakin tepat sasaran.

"Upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi nazhir dilakukan antara lain dengan upgrading kompetensi secara berkelanjutan, magang dan sertifikasi serta pendirian Pusat Antar Universitas (PAU)," jelasnya.

Saat ini Indonesia, juga telah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nazhir, yang disusun bersama oleh BWI dan Kementerian Agama, para nazhir, akademisi dan para ahli. SKKNI ini menjadi sebuah prasyarat dari proses sertifikasi nazhir.

Untuk itu, pemerintah memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah terlibat secara aktif memberikan masukan dalam pengembangan SKKNI nazhir tersebut. Pemerintah berharap SKKNI ini dalam waktu dekat dapat segera diterapkan.

"Sehingga para nazhir akan memiliki kualifikasi berstandar nasional sekaligus akan mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf," tutupnya.